Advertisement
Dana Kelurahan Dikritik Berbau Politik, Begini Pembelaan Pemerintah
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR- Pemerintah menjawab ihwal kritikan partai oposisi terkait dana kelurahan yang dinilai berbau politis karena mendekati Pilpres 2019.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan alasan utama pemerintah memunculkan dana kelurahan adalah memastikan keadilan bagi masyarakat.
Advertisement
Pramono mengungkapkan adanya dana kelurahan merupakan solusi untuk mengurangi kesenjangan sejak pemerintah meluncurkan dana desa.
"Karena memang ketika ada dana desa, lurah-lurah di kota itu ada kesenjangan. Karena desa kan sekarang bisa menerima hampir Rp1 miliar, kalau desa di Jawa itu Rp1 miliar. Sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan dan pemerintah kalau memang keputusannya perlu ada, pemerintah sanggup," katanya di Istana Bogor, Senin (22/10/2018).
Ketika dikaitkan dengan tahun politik, Pramono mengelak kemunculan dana kelurahan sebagai mekanisme dana populis untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden.
"Lah ini kan mau bagi buat rakyat, enggak boleh. Kalau bagi buat pengusaha, yang kaya-kaya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat kok nggak boleh," tambahnya.
Hingga saat ini, dia mengemukakan payung hukum untuk dana kelurahan masih dikaji oleh pemerintah sehingga pengucuran dana kelurahan untuk tahun depan menunggu regulasi terlebih dahulu.
"Anggaran itu memang ada. Tapi kan anggaran kalau memang belum digunakan kan gampang aja. Jadi cadangan aja, kalau memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dana kelurahan ya kita keluarkan," ucapnya.
Sebagai informasi, program dana kelurahan baru muncul pada tahun depan yang berasal dari RAPBN 2019 sebesar Rp3 triliun.
Anggaran tersebut diambil dari realokasi anggaran dana desa yang awalnya direncanakan senilai Rp73 triliun dan saat ini menjadi Rp70 triliun pada tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
- Diduga Menganiaya Anggota KKB, 13 Prajurit Ditahan
Advertisement
Mudik Lebaran, Gunungkidul Bakal Dijejali 154.000 Kendaraan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Bidik Perampasan Aset Rafael Alun di Simprug, KPK Ajukan Kasasi
- Bantuan Beras Akan Dilanjutkan hingga Akhir Tahun, Presiden Jokowi: Tapi Saya Enggak Janji
- Mudik Lebaran 2024, Batas Kecepatan Melewati Tol Jogja-Solo 40 Km per Jam
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- Terseret Kasus Pencucian Uang, KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri
- SBY Mengaku Menitipkan Sesuatu kepada Prabowo Subianto
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
Advertisement
Advertisement