Advertisement
Wapres Jusuf Kalla Dorong Kerja Sama Atasi Perang Dagang AS-Tiongkok
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK-Wakil President M Jusuf Kalla menyampaikan perlu meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menanggulangi dampak negatif perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus berlanjut.
Wapres menyatakan hal itu dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 di Markas Besar PBB, New York, Senin. "Kita bisa bekerja bersama bagaimana mengurangi efek dari pertarungan dua negara besar yang membuat negara lain turut menderita karena situasi ini," kata Wapres.
Advertisement
Diharapkan dengan kerja sama untuk mengurangi dampak negatif perang dagang tersebut, maka dapat mendukung tidak saja ekonomi salah satu negara namun juga ekonomi dunia. Dengan demikian, Wapres katakan, akan dapat menunjang kesejahteraan dan kemiskinan dapat dikurangi.
Wapres dalam kesempatan tersebut juga menyatakan, Pemerintah Indonesia terus memastikan pembangunan berkelanjutan.
Diantaranya dengan membangun infrastruktur di berbagai bidang, bekerja sama dengan kalangan swasta.
Hal ini karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun sebanyak 460 miliar dolar AS tidak mungkini dipenuhi seluruhnya melalui anggaran negara.
"Kita membutuhkan kerja sama dengan kalangan swasta," katanya.
Selain itu, Pemerintah juga menjaga kondisi ekonomi yang lebih stabil. Saling percaya investor asing dengan investor dalam negeri turut menunjang stabilitas ekonomi.
Ekonomi Kelautan Berkelanjutan Usai menjadi pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc) PBB tentang pembiayaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030, Wapres melanjutkan agenda berikutnya, menghadiri Panel Tingkat Tinggi Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan.
Panel tingkat tinggi tersebut dilaksanakan di Museum Of Art, New York, Senin. Tampak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan potensi kelautan sekaligus tantangan terhadap keberlanjutan ekonomi kelautan serta kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement