Erick Thohir Dinilai Tepat Jadi Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf karena 3 Alasan Ini

Harianjogja.com, JAKARTA – Pengusaha muda Erick Thohir dinilai tepat untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres Jokowi-Maruf Amin. Ada sejumlah alasan yang mendasarinya, salah satunya Keberhasila memimpin  penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games 2018.

Demikian dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengomentari soal sosok yang tepat untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres tersebut. 

Menurutnya, dengan jaringannya yang luas, Erick tidak saja layak mengomandoi Timses Jokowi-Ma’ruf, tapi juga sangat tepat untuk menjadi tim sukses Koalisi Indonesia Kerja. 

Menurut Qodari keberhasilan penyelengaraan Asian Games 2018 tidak terlepas dari tangan dingin Erick yang dikenal sebagai pengusaha muda, sehingga keberhasilan itu bisa ditularkannya pada Pilpres 2019.

Alasan lainnya adalah kemampuan Erick dalam merebut suara kaum milenial guna mengimbangi sosok cawapres Sandiaga Uno.

Belum lagi, predikat sosok pengusaha sukses yang disandangnya yang membuat kelompok usia muda lebih tertarik.

“Terakhir, Erick Thohir memiliki modal pergaulan yang luas dan sudah dikenal oleh kalangan elite politik nasional. Hal itu akan memudahkan untuk komunikasi dan koordinasi dengan parpol, tokoh masyarakat dan media massa,” ujar Qodari. 

Sebelumnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) mengatakan bahwa Ketua tim sukses (timses) pasangan Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin mengerucut ke Erick dan pendiri CT Corp, Chairul Tanjung.

"Pak Erick salah satu nama yang diperbincangkan, termasuk Pak Chairil Tanjung juga. Jadi kita tunggu keputusan beliau (Jokowi) karena beliau tadi menyampaikan bahwa akan mengambil keputusan bisa malam ini, bisa besok," katanya.

Menurut Romi, keduanya merepresentasikan generasi millenial dan memiliki komunikasi yang baik dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol). Parpol pendukung Jokowi-Ma\'ruf juga tidak bermasalah dengan kedua nama tersebut.

"Kenapa memilih pengusaha? Karena kita tidak ingin, pertama, ada keterlibatan atau pelibatan ASN (Aparatur Sipil Negara), karena tidak diperbolehkan. Bahkan, beberapa nama staf khusus sekalipun dari presiden atau dari menteri yang terlibat dalam tim kampanye nasional diingatkan oleh Bawaslu,” ujar Romi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia