Advertisement
Dana Keistimewaan Dipakai Infrastruktur untuk Kurangi Beban APBD

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyatakan dana keistimewaan (danais) banyak dipakai untuk infrastruktur sebagai strategi mengurangi beban APBD di kabupaten dan kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan danais memang banyak tersedot untuk infrastruktur karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan izin danais bisa sampai ke desa. Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menginginkan danais bisa dinikmati masyarakat desa. “Danais enggak boleh sampai desa karena letak keistimewaannya di provinsi,” ujar dia, Senin (3/9).
Advertisement
Selain itu, kabupaten dan kota di DIY acap merasa proyek-proyek Keistimewaan hanya menjadi tambahan program sehingga banyak anggaran yang tidak terserap.
Sembari menunggu danais diizinkan tersalurkan ke desa, kata dia, Pemda DIY kemudian memutuskan alokasi danais untuk infrastruktur. Strategi ini juga penting agar kabupaten dan kota bisa mengurangi beban pembangunan fisik karena sudah didanai danais.
“Sebenarnya strateginya seperti itu, sehingga APBD kabupaten dan kota bisa dipakai untuk mengatasi kemiskinan. Sekarang danais bisa langsung ke masyarakat tetapi bentuknya program kegiatan, tidak bisa uang,” ujar dia.
Tavip juga menyatakan proyek yang menggunakan danais telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya, saat refleksi Keistimewaan DIY, Sabtu (1/9) malam, sejumlah elemen masyarakat menyampaikan petisi enam tahun Keistimewaan DIY. Petisi Enam Tahun Keistimewaan DIY itu berisi lima poin. Pertama, menuntut program Keistimewaan diorientasikan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan, pengangguran, dan mempraktikkan ideologi Pancasila. Kedua, menuntut agar proyek infrastruktur yang dibiayai dana keistimewaan (danais) dievaluasi. Ketiga, mendesak otoritas pemeriksa keuangan untuk mengaudit proyek-proyek infrastruktur atau fisik di DIY maupun kabupaten dan kota yang dibiayai dari danais. Keempat, menuntut pelibatan masyarakat dalam penyusunan program Keistimewaan. Kelima, menuntut akuntabilitas publik terhadap seluruh pembiayaan program Keistimewaan.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan danais selama ini selalu diaudit.
“Kalau pemeriksaan sudah ada, otomatis [ada audit] setiap pengeluaran, pertanggungjawaban sudah ada, kalau tidak kan tidak bisa keluar anggaran yang kedua [berikutnya],” ucap dia di Kepatihan, Senin (3/9).
Dia juga mengharapkan peran aktif kabupaten dan kota untuk lebih melibatkan masyarakat dalam penggunaan danais karena pemerintah kabupaten dan kota lebih memahami kondisi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement