Kasus Penyadapan Ponsel Presiden Prabowo, Siapa Mengendalikan Perintah? Ini Kata Pakar
Dugaan penyadapan ponsel Prabowo disorot Yudi Prayudi. Pengawasan kewenangan pejabat dan fasilitas penyadapan Polri menjadi perhatian.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno./Suara.com-Ummi Hadyah Saleh
Harianjogja.com, BANTUL- Pengamat Politik dari Fisipol UMY Titin Purwaningsih menilai jika dilihat dari komposisi partai pendukung, posisi Jokowi dan koalisinya sangat besar. Sehingga dari kalkulasi politik, Jokowi memang lebih kuat.
Akan tetapi, kalkulasi di atas angka itu tidak sepenuhnya menentukan kemenangan jika kubu Prabowo memiliki strategi yang justru mampu mengimbangi atau melampui lawan politiknya itu.
"Tergantung nanti strategi politik yang nanti dimainkan dari pasangan Prabowo-Sandiaga ini. Kalau hitungan angka, Pak Jokowi lebih kuat," terangnya di UMY, Jumat (10/8/2018).
Ia menambahkan, Sandi sangat memungkinkan untuk menggaet suara dari kalangan pemuda. Hal itu dimungkinkan sangat berbeda dengan pasangan Jokowi - Ma\'ruf yang dilihat dari sisi umur sudah sangat senior. "Mungkin Sandi itu bisa jadi menarik di kalangan pemilih muda," katanya.
Sayangnya Sandi belum memiliki pengalaman maksimal di pemerintahan. Rekam jejak ketika menjabat sebagai Wagub DKI tak sepenuhnya bisa menjadi referensi karena waktu menjabat hanya seumur jagung. Kelemahan itu sebenarnya harus menjadi perhatian di tim pemenangan Prabowo.
Ia menilai, politik Sara masih sangat memungkinkan terjadi pada Pilpres 2019. Karena pertentangan di medsos hingga saat ini masih terus terjadi. Kenyataan itu tak bisa dihindari karena masing-masing pendukung tidak bisa move on dari tokoh yang digandrungi. Ia tidak yakin keberadaan Ma\'ruf Amin di kubu Jokowi akan sepenuhnya dapat meredam politik Sara.
Namun ia tentu berharap masyarakat semakin cerdas dengan tidak serta merta menjadi Sara sebagai isu dalam politik. "Karena masih sering muncul berita-berita hoaks," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dugaan penyadapan ponsel Prabowo disorot Yudi Prayudi. Pengawasan kewenangan pejabat dan fasilitas penyadapan Polri menjadi perhatian.
Apindo menyebut pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lesunya permintaan ekspor menekan margin perusahaan serta membuat pengusaha menahan investasi.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.
Pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun pada akhir 2026, mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan, BSU, hingga diskon tiket Nataru.
RAPBD DIY 2027 mengalokasikan 40,14% belanja untuk pendidikan. DPRD menyoroti penurunan bantuan keuangan hingga 33,65%.