Advertisement
Terlalu Banyak, Tunjangan PNS Akan Disederhanakan
Ilustrasi dana atau anggaran. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Tunjangan untuk PNS akan disederhanakan karena terlalu banyak.
Pemerintah berencana menyederhanakan jumlah komponen tunjangan yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, jenis dan komponen tunjangan yang diterima PNS dinilai terlalu banyak, sehingga skema penggajian dianggap berbelit-belit.
Advertisement
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyederhanaan tunjangan PNS bukanlah untuk penghematan anggaran. Wacana tersebut masih bersifat sangat umum dan belum bisa dibeberkan kepada publik secara rinci.
"Enggak [bukan untuk penghematan APBN] karena masih umum jadi enggak bisa dikomentari," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (9/8/2018).
BACA JUGA
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, usulan tersebut berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Adapun pertimbangan dalam mengusulkan hal tersebut adalah untuk melakukan reformasi di bidang kepegawaian negara.
"Dari Menpan tadi kan diminta untuk memberikan presentasi mengenai arah reformasi," ucapnya.
Dalam reformasi tersebut, salah satu yang paling penting untuk dibenahi adalah ada tiga point. Ketiga point tersebut adalah organisasi, fungsi , rekruitmen hingga pengganjian.
"Salah satu aspeknya adalah mengenai masalah keseluruhan organisasi masalah sistem perekrutan kemudian dari sisi konsolidasi fungsi dan juga dari sisi bentuk penggajiannya," jelasnya.
Mengenai bagaimana mekanismenya, Sri Mulyani belum bisa membeberkannya. Sebab, pembicaraan mengenai masalah tersebut masih ada di tahap awal. "Tapi itu kan masih sangat umum jadi masih belum bisa dikomentari," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Hadiri Mujahadah Kubro Peringati Satu Abad NU di Malang
Menkop Resmikan Produk UMKM HIPMI DIY Masuk Gerai KDKMP
Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
Advertisement
Saksi Sidang Kaitkan Hibah Pariwisata dengan Pilkada Sleman
BPBD Catat 43 Bangunan Dampak Gempa di Pacitan Jatim
Presiden Prabowo ke Malang Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU
Jimly: Adies Kadir Sah Jadi Hakim MK Tapi Ini Persoalan Etika
Siklon Penha Picu Banjir dan Longsor di Filipina, 8 Orang Meninggal
Advertisement
HPN 2026, PWI Dorong Regenerasi Wartawan Perempuan
Prabowo Ajak MUI Bersatu Perangi Korupsi
Baznas Umumkan Zakat Fitrah Tahun Ini Rp50 Ribu, Ini Penjelasannya
Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Warga Turki Ditangkap Bawa Lebih dari Satu Kilogram Kokain di Bali
Advertisement
Bibit Nanas Dikorupsi, Kejaksaan Sita Miliaran Rupiah
Berita Pilihan
Advertisement
Menkop RI Dorong KDKMP Sleman Jadi Model Koperasi Modern Berbasis UMKM
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
- BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Hujan Disertai Petir Sabtu
- Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
- Jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Layani Wisatawan 7 Februari
- KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
- Jadwal SIM Keliling Sleman Sabtu 7 Februari 2026, Ada Layanan Malam
- Film Anak Teman Tegar Ajak Mengenal Alam Papua Lewat Persahabatan
Advertisement
Advertisement
