Advertisement
Aturan Daerah Menghalangi Hak Warga Ahmadiyah Miliki e-KTP
Mendagri Tjahyo Kumolo. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Peraturan pemerintah daerah dinilai mengganjal hak jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan KTP elektronik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sulitnya para jemaah Ahmadiyah memperoleh e-KTP karena tersandung oleh aturan daerah. Pasalnya, Ahmadiyah masih dinilai menyebarkan ilmu agama Islam yang menyimpang.
Advertisement
Tjahjo menjelaskan masalah Ahmadiyah rumit karena hak warga negara jemaah Ahmadiyah terbentur oleh keputusan pemerintah daerah masing-masing.
"Memang kompleks ini urusan Ahmadiyah ini, setiap warga negara punya hak yang sama tetapi di daerah ini kan punya keputusan yang beda-beda," jelas Tjahjo di kantor Kementrian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
BACA JUGA
Pasalnya, ia melihat paham Ahmadiyah memiliki paham berbeda dengan kepercayaan lainnya. Salah satunya ia mencontohkan paham Ahmadiyah bahwa akan ada Nabi lain yang turun setelah Nabi Muhammad SAW.
"Kalau sudah berbicara keyakinan kadang sulit untuk diubah. Sekarang juga masih ada kelompok-kelompok kecil yang beda ya untuk salat Iednya saja masih ada yang beda. Tapi kalau yang menyangkut tadi dia punya nabi terakhir itu yang repot," ujarnya.
Oleh sebab itu, Tjahjo menjelaskan pihaknya akan menunggu keputusan dari MUI agar para jemaah Ahmadiyah tidak kesulitan memperoleh haknya memiliki e-KTP.
"Kalau administrasi kami jamin bisa, hanya ya jangan minta dicantumkan kan sudah ada keputusan MA MK. Kami nunggu fatwa majelis ulama, itu kan jangan sampai yang menjadi hak kewajiban pemerintah secara administratif sebagai warga negara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Setelah Puluhan Tahun Israel dan Lebanon Buka Jalur Dialog
BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
Trump Klaim Perang Iran Hampir Berakhir, Negosiasi Masih Buntu
Gempa M5,0 Guncang NTB, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Advertisement
AS Ancam Sanksi Global Terkait Iran, Ketegangan Memanas
Gempa M2,8 Guncang Kendari, Dipicu Sesar Lokal
Prabowo-Macron Bahas Kerja Sama Strategis di Paris
Meski Diblokade AS, Kapal Tetap Melintas di Selat Hormuz
KPK Dalami Mutasi Hakim Terkait Suap PN Depok
Advertisement
Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat
BMKG: Hujan Lebat hingga Petir Mengintai Sejumlah Wilayah
Tokoh Nasional Lanjutkan Gagasan Try Sutrisno soal UUD 1945
Polemik Tempo, NasDem DIY Bantah Isi Laporan dan Tegaskan Sikap
Penjelasan Lengkap UI Terkait Viral Chat Mesum 16 Mahasiswa FH
Advertisement
Ketegangan Memanas Selat Hormuz Terancam Ditutup Balasan Iran
Berita Pilihan
- BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
- Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat
- Dapur MBG di Ngawi Meledak Timbulkan Luka Bakar, Diselidiki Labfor
- Pelecehan Seksual di FHUI Jadi Alarm Serius, Simak Kronologinya
- Kemarau Lebih Kering Tahun Ini, Intai Cadangan Air Tanah
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Akan Bangun TPR Pantai Senilai Rp2,6 Miliar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Peta Mobil Terlaris Bergeser di Kuartal 1 2026, Ini Daftarnya
- Remaja Tewas di Arteri Madukoro Seusai Tabrak Lari Malam Hari
- Update WhatsApp iPhone Bikin Chat dan Foto Lebih Mudah
- Dapur MBG di Ngawi Meledak Timbulkan Luka Bakar, Diselidiki Labfor
- Kebakaran BYD di China Picu Kekhawatiran, Ini Risiko EV
- Kelok 23 Punya View Laut, Disiapkan Jadi Destinasi Baru
- 93 Persen Anak Alami Karies, Orang Tua Diminta Waspada
Advertisement
Advertisement
