Peringatan Hari Buruh Ditunggangi Agenda Pilpres

Harianjogja.com, JAKARTA—Peringatan Hari Buruh Internasional, Selasa (1/5) besok, ditunggangi kepentingan politik. Salah satu elemen buruh akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto agar maju menjadi calon presiden.

“Di Hari Buruh Internasional, seluruh dunia akan menyaksikan semua buruh Indonesia mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon yang diusung pada Pilpres 2019,” kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Minggu.

Hubungan Prabowo dengan KSPI cukup mesra. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, KSPI mendukung Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. KSPI juga kembali mendukung Prabowo dalam pemilihan tahun depan, dengan siapa pun dia akan dipasangkan.

Sekitar satu juta lebih buruh di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan bakal menggelar aksi serentak pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Said Iqbal mengatakan di Jakarta sedikitnya 150.000 buruh, 100.000 di antara mereka diklaim anggota KSPI, akan turun ke jalanan melakukan long march ke Istana Presiden.

Para pekerja akan menuntut penurunan harga beras, biaya listrik, dan harga bahan bakar minyak dengan membangun ketahanan pangan dan energi; menolak upah murah; menghapus sistem alih daya, meminta buruh memilih presiden proburuh; dan menolak tenaga kerja asing (TKA).

Isu TKA yang sedang hangat diperbincangkan khalayak menjadi kesamaan gagasan KSPI dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Said, Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 tentang Penggunaan TKA menambah beban masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri.

Perpres Penggunaan TKA yang mengatur tentang proses perizinan TKA termasuk kemudahan izin TKA merembet ke isu TKA yang lebih luas seperti membanjirnya TKA terutama dari Tiongkok. Masuknya TKA Tiongkok tidak lepas dari gencarnya investasi negeri tirai bambu di Indonesia. Ketika investasi Tiongkok masuk, sebagian posisi ditempati TKA dari negara itu.

Beberapa waktu lalu, KSPI berencana mengajukan uji materiil PP tentang TKA ke Mahkamah Agung.

Sementara, Prabowo Subianto, yang pada Minggu kemarin mengisi acara KSPI mengatakan pemerintah seharusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri.

“Bukan kami antiasing, kami butuh tenaga kerja dengan kemampuan asing tapi kami utamakan rakyat kita,” kata Prabowo dalam Seminar Kebangsaan Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera yang digelar KSPI di Jakarta.

Bukan Ancaman

Namun, tidak semua pekerja menolak TKA. Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menganggap TKA bukan ancaman serius. Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka menilai persoalan TKA harus dilihat secara utuh karena Indonesia juga merupakan salah satu pengirim buruh migran terbesar sedunia.

Rieke menyarankan pemerintah menyusun cetak biru industri nasional.

“Tidak mungkin kalau kemudian semua orang mengatakan, ‘oke, negara kami untuk negara kami saja.’Harus ada perbaikan terhadap beberapa aturan tenaga kerja termasuk persoalan tenaga kerja asing,” ujar dia.

Rieke adalah politikus PDIP, partai politik pendukung utama Joko Widodo.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri meyakini komposisi TKA dengan angkatan kerja Indonesia tergolong aman. Pada 2017, jumlah TKA resmi mencapai 85.974 orang. Mereka bekerja untuk beberapa bidang dan level yaitu pekerjaan menengah ke atas. Jumlah itu hanya sekitar 0,07% dari total orang yang bekerja di Indonesia. Namun, jumlah TKA itu belum termasuk TKA ilegal yang menyalahgunakan visa dan bekerja untuk level pekerjaan menengah ke bawah. Hal ini seperti temuan Ombudsman yang mendapatkan sekitar 200 sopir di Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan pekerja asal Tiongkok.

Gencarnya isu TKA itu cukup mengkhawatirkan karena jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 121 juta orang didominasi lulusan sekolah dasar (SD). Pekerja yang lulusan SD itu mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, mereka juga banyak bekerja di bidang perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Selain pekerja yang sebatas lulus SD, ada sekitar 3,8 juta orang yang tidak pernah sekolah dan 15,9 juta orang yang tidak lulus SD.

Kompetensi

Kondisi ini menjadikan tantangan utama yang dihadapi pekerja Indonesia adalah kompetensi. “Sekarang Asean Free Trade Zone sudah berlaku dari beberapa waktu lalu. Yang bersaing bukan hanya antarperusahaan, tetapi sudah hingga level pekerja. Banyak tenaga kerja asing yang masuk, nanti malah ribut sendiri dan saling salah-salahan,” kata Sekretaris Ekskekutif Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (BPN API) Ernovian G. Ismy.

Dia menyatakan saat ini pusat kompetensi yang dimiliki pemerintah maupun swasta harus diberdayakan. Dengan upaya ini, para pekerja dapat dilatih ulang menjadi lebih terampil yang dengan sendirinya meningkatkan produktivitas. Para pekerja ini juga harus membekali dirinya dengan sertifikat sertifikasi kompetensi.

Berdasarkan data Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), hingga Desember 2016, baru sekitar 2,6 juta pekerja yang tersertifikasi di masing-masing bidang. Pada 2017-2019, ditargetkan ada tambahan 1,1 juta pekerja tersertifikasi.

Pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), Syahrial Yusuf, menyebut lemahnya kompetensi tenaga kerja Indonesia merupakan persoalan serius yang harus segera dituntaskan.

Peningkatan kompetensi pekerja diharapkan akan meningkatkan produktivitas pekerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyatakan penyerapan tenaga kerja saat ini tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, termasuk calon pekerja yang sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.

“Pengusaha akan mengambil pekerja yang paling produktif. Kenyataannya yang mau menyerap tenaga kerja tidak ada lagi,” kata Hariyadi.

Hariyadi yang juga pengusaha perhotelan mengaku selama ini asosiasi termasuk Apindo pernah membuat vokasi training kepada pencari kerja. Setelah mengeluarkan sertifikat kepada setidaknya 10.000 orang, belum ada jaminan untuk mendapat kerja yang diinginkan karena serapan yang minim. (JIBI/Antara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News