Advertisement
Transaksi Tunai di Masyarakat Akan Dibatasi, Seperti Apa?
Pencegahan transaksi tunai oleh PPATK. - Okezone/Tauifik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Transaksi tunai di masyarakat akan dibatasi. Tujuannya antara lain untuk menghindari praktik pencucian uang dan korupsi.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan, pemerintah Indonesia saat ini akan melakukan pembatasan transaksi tunai di tengah masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menghindari tindak pidana penyuapan, korupsi, politik uang, hingga pencucian uang.
Advertisement
Kami berencana akan membatasi transaksi tunai maksimal Rp100 juta. Itu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana," ujar Kiagus saat sambutan di gedung PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).
Menurut Kiagus, data statistik yang dikeluarkan oleh PPATK, trend korupsi, penyuapan dan kejahatan lainnya mengalami kenaikan signifikan. Di mana sampai dengan Januari 2018, PPATK menemukan 4.155 hasil analisis (HA), kepada penyidik.
BACA JUGA
"1.958 HA merupakan terindikasi tindak pidana korupsi dan 113 HA terindikasi tindak pidana penyuapan yang modusnya antara lain, menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, modus pelaku tindak pidana menggunakan transaksi tunai yaitu, untuk menyulitkan upaya pentrasiran atau pelacakan asal usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary).
Masih segar dalam ingatan kita bagaimana operasi tangkap tangan (OTT), yang digelar penegak hukum, hampir seluruhnya melibatkan uang tunai dalam kejahatan yang dilakukan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
Advertisement
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Kemenhut Siapkan Rehabilitasi Hutan Pascabencana di Sumatera
Puan Tegaskan KUHP dan KUHAP 2026 Jadi Tonggak Demokratisasi Hukum
Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian
BMKG Deteksi Tekanan Rendah, Cuaca Ekstrem Mengintai NTB
Advertisement
Zulhas Apresiasi Terobosan Mentan Turunkan Harga Pupuk
Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD
Bajak Laut Culik 4 WNI dari Kapal Ikan di Perairan Gabon
BMKG: Sebagian Besar Kota Besar Diguyur Hujan Hari Ini
SBY Tegaskan Hanya AHY Matahari di Partai Demokrat
Advertisement
Prabowo Targetkan 82,9 Juta Penerima MBG Akhir 2026
Berita Pilihan
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
Advertisement
Hujan Angin Terjang Bantul, Puluhan Pohon Tumbang di 8 Wilayah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Persiku Kudus Hancurkan Persipal Palu 4-1: Igor Henrique Hattrick
- Depok hingga Gamping Terdampak Angin Kencang Sleman
- Hancurkan Bhayangkara FC 4-1, PSBS Biak Menjauh dari Zona Degradasi
- Galaxy S26 & S26 Ultra Terdeteksi Geekbench, Pakai Snapdragon 8
- Jalan Rusak di Tempel Ditambal Pemkab Sleman Meski Kewenangan DIY
- Piala Dunia 2026 Terancam Boikot Akibat Isu HAM di AS
- Mesin 850cc Bikin MotoGP 2027 Melambat, Ini Dampaknya
Advertisement
Advertisement
