Advertisement
Ini Aturan KPU Tentang Penggunaan Akun Medsos Pribadi untuk Kampanye Pemilu 2019
Ilustrasi - Bloomberg/Chris Ratcliffe
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan peserta Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres 2019 tidak mendaftarkan akun media sosial mereka. Namun, semua itu ada konsekuensinya.
Di sisi lain, peserta Pileg dan Presiden 2019 diperbolehkan mendaftarkan 10 akun media sosial (medsos) per platform. Namun, akun-akun tersebut akan dihapus KPU ketika kontestasi selesai.
Advertisement
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyarankan jika akun pribadi tidak ingin dihapus, maka akun personal itu jangan didaftarkan sebagai akun resmi kampanye. Namun, akun personal tetap dilarang menyampaikan materi berbau kampanye saat masa di luar kampanye.
"Tapi kalau tak didaftarkan ke kami, kami tak bisa publikasikan akun pribadi itu kepada masyarakat," lanjut Arief.
Hal itu disampaikan Arief saat beraudiensi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (9/4/2018).
Arief menjelaskan kelemahan lain akun medsos pribadi yang tidak terdaftar adalah KPU tidak dapat mengontrol penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.
Kampanye Medsos di Hari Tenang
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak berkampanye di medsos pada hari tenang.
Ketentuan itu juga berlaku bagi akun pribadi yang tidak didaftarkan ke KPU.
"Kalau masih tetap kampanye di hari tenang, terkena pelanggaran kampanye di luar jadwal," katanya.
Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri pun menerima penjelasan dari KPU dan Bawaslu.
Pengaturan pendaftaran akun medsos akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Tolak Damai Sementara, Ingin Akhiri Perang
Satu WN Malaysia Tewas dalam Reruntuhan Helikopter di Kalbar
Pemerintah Siapkan 10 Kota Baru untuk Program 3 Juta Rumah
Program Makkah Route Jangkau 10 Negara, Ini Dampaknya
Advertisement
Selat Hormuz Dibuka, Misi Internasional Segera Digelar
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ini Daftar Harga Terbarunya
Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
Harta Rp4,17 M Disorot Saat Ketua Ombudsman Jadi Tersangka
Advertisement
Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Lama, Polisi Buka Alasan di Baliknya
Trump Akui Negosiasi AS-Iran Ada di Jalan Buntu
Visa Petugas Haji Sempat Terkendala Kini Sudah Tuntas
Kasus Ketua Ombudsman Melebar, Muncul Desakan Usut Dugaan Suap Lain
KPK Sebut 8 Titik Rawan Korupsi Muncul di Program MBG
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
- Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
- Jembatan Baru di Sinduadi Dibuka, Mobilitas dan Distribusi Lancar
- Jadwal KRL Solo-Jogja 18 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
- Kereta Gantung Prambanan Disetujui, Investasi Rp200 Miliar
- Harga Minyak Anjlok 10 Persen, BBM Berpeluang Turun
- Terbukti Korupsi, Carik Bohol Jalani Hukuman 3 Tahun
Advertisement
Advertisement
