Advertisement
KLB DEMOKRAT : Pengamat: Angkat SBY Jadi Ketua Umum Adalah Jebakan

Advertisement
http://images.harianjogja.com/2013/03/Presiden-SBY112.jpg" alt="" width="197" height="200" />JAKARTA -- Pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan permintaan agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali adalah upaya jahat untuk menjatuhkan presiden.
“Itu sebuah jebakan. Suara yang mendesak supaya SBY jadi ketua umum itu suara jahat untuk menjatuhkan SBY,” ujar Tjipta pada diskusi bertema Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Kehormatan dan Citra Lembaga Legislatif di Gedung DPD, Rabu (27/3/2013). Selain Tjipta, turut menjadi narasumber Ketua BK DPD, AM Fatwa, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno dan mantan Ketua Baleg DPR, Zain Bajeber.
Advertisement
Menurut Tjipta, meski tidak ada yang salah kalau SBY dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat dan SBY menerimanya, namun secara etika hal itu tidak pantas. Dia menilai kalau SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat maka dengan sendirinya SBY menjadi kecil dan seolah-olah tidak ada orang lain yang pantas memimpin partai pemenang Pemilu 2009 itu.
“Kalau SBY mau, SBY terpancing, dia betul-betul pemimpin yang tidak cakap,” ujarnya. Bahkan pengajar ilmu komunikasi politik tersebut menilai Anas Urbaningrum, yang kini berstatus tersangka dalam kasus Hambalang, akan menjadi besar karena dia digantikan oleh seorang Presiden RI sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Selain itu, menurut Tjipta, kalau SBY jadi ketua umum Partai Demokrat maka posisi itu tidak akan mampu mengangkat elektabilitas partai yang saat ini tengah merosot tajam. Pasalnya, SBY akan berada pada posisi dilematis karena dinilai rangkap jabatan.
“Kalau SBY ketua umum pasti akan ada ketua harian sehingga menjadikan SBY tidak bekerja. Ini tidak akan menaikkan elektabilitas karena semua publik akan melihat ini lelucon yang tidak lucu,” ujarnya.
Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa mengatakan secara etika SBY tidak pantas jadi ketua umum Partai Demokrat meski tidak ada aturan yang melarangnya. Sesuai janjinya kepada rakyat ketika akan jadi presiden SBY harus memenuhi tugasnya sebagai kepala negara, bukan pimpinan partai.
“Begitu terpilih menjadi seorang presiden, seharusnya seorang presiden tidak lagi berpikir partai, namun menjadi negarawan yang meikirkan rakyatnya,” ujar Fatwa menegaskan.
Simak berita terkait: http://digital.solopos.com/file/27032013/">http://digital.solopos.com/file/27032013/
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement