OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah)./Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA - Posisi Menteri Agama Lukman Hakim semakin terpojok dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.
Tim Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Sekjen Kementeriaan Agama (Kemenag), Nur Kholis Setiawan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag. Dia dihadirkan untuk terdakwa, Haris Hasanuddin.
Dalam persidangan, Nur Kholis mengakui adanya perintah atau intervensi dari Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin untuk meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Padahal, seharusnya Haris tidak lolos dalam seleksi karena mendapat sanksi.
"Beliau (Lukman) katakan, dari sekian calon, saya hanya kenal Haris. Saya sudah tahu kompetensinya karena menjabat Plt Kakanwil," ungkap Nur Kholis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).
Menag Perkenalkan Formula 5-5-3 untuk Kesuksesan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018
Nur Kholis mengaku telah menjelaskan kepada Lukman Hakim terkait hasil seleksi Haris Hasanuddin yang cukup rendah. Namun, kata Nur Kholis, Lukman Hakim tetap menginginkan Haris Hasanuddin lolos dalam seleksi jabatan tinggi di Kemenag.
"Waktu itu saya bilang nilainya enggak sampai. Kalau ditotal hanya urutan ke 4. Beliau (Lukman) beri masukan untuk jadi 3 besar. Itu sebelum panitia menggelar pleno," kata Nur Kholis.
Nur Kholis menjelaskan, dirinya juga sudah melaporkan kepada Lukman Hakim terkait surat imbauan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan bahwa agar tidak meloloskan Haris Hasanuddin dan Anshori dalam seleksi. Namun, Lukman tidak menanggapinya.
"Saya lapor pada Beliau (Lukman) dan Beliau katakan ingin mendalami. Tapi berikutnya Beliau sudah memiliki kecendrungan untuk memilih Haris sebagai Kakanwil (Kemenag) Jatim," kata Nur Kholis.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.
Selain Romahurmuziy, Haris Hasanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.
Menurut Jaksa, Romi dan Lukman mempunyai peran melakukan Intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.
Atas perbuatannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.