Lebih dari 44 Ribu Anak dari Keluarga Miskin Kembali Bersekolah Gratis
Lebih dari 44 ribu anak keluarga miskin kembali sekolah gratis melalui Sekolah Rakyat yang kini menjangkau 182 sekolah.
Massa yang tergabung dalam GNPF Sumut membakar ban bekas saat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Bawaslu Sumut di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/5/2019). Dalam orasinya mereka menolak hasil penghitungan suara pilpres 2019. /Ist-Antara.
Harianjogja.com, MEDAN--Para pengunjuk rasa dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) yang berkumpul sejak Jumat siang di depan kantor DPRD Sumatera Utara mulai membubarkan diri.
Sebelumnya aksi penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini sempat berlangsung ricuh.
Namun, setelah massa aksi melakukan negosiasi dengan pihak TNI-Polri beserta perwakilan dari DPRD Sumut, massa aksi mulai membubarkan diri.
Negosiaasi antara Ketua Presidium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat dan relawan 02 Rabualam Syahputra dengan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Dandim 0201/BS Kolonel (Inf) Yuda Rismansyah, dan Sekwan DPRD Sumut Erwin Lubis, berlangsung sekitar setengah jam.
Adapun hasil negosiasi tersebut menyatakan, pertama, menerima delegasi GNKR Sumut, mahasiswa dan seluruh masyarakat Sumut di Mapolda Sumut pada Sabtu (27/5/2019).
Kedua, Ketua DPRD harus menyatakan sikap atas tuntutan diminta oleh masyarakat dan mahasiswa. Sebelum bubar, Ketua GNPF Ulama Sumut Heriansyah, mengimbau kapada massa aksi untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah.
Ia mengatakan, apabila pada perjalanan pulang ada orang-orang yang melakukan penyerangan atau pemprovokasian, diharapkan massa aksi tidak terpengaruh.
"Saya ingin kita pulang malam ini, kita istirahat dulu. Besok ba\'da dzuhur kita ke markas besar seragam cokelat, " ujarnya.
Setelah mendengar arahan tersebut, masa aksi mulai membubarkan diri satu persatu. Sebelum bubar, mereka menyempatkan membersihkan sampah yang berserakan di depan gedung DPRD Sumut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Lebih dari 44 ribu anak keluarga miskin kembali sekolah gratis melalui Sekolah Rakyat yang kini menjangkau 182 sekolah.
Gerakan Tanam Pertanian Modern Pekalongan baru mencapai 32,5 hektare dari target 2.612 hektare hingga 22 September 2026.
Bahlil Lahadalia menawarkan PLTA Mamberamo Papua kepada investor dengan potensi 23 GW. PLTA Sungai Kayan juga ditawarkan.
SAR menemukan satu korban banjir bandang Solok dalam kondisi meninggal. Dua orang dilaporkan hilang dan pencarian terus dilanjutkan.
Dony Oskaria menegaskan manajer KDKMP bukan pegawai BUMN meski ditugaskan 2 tahun di bawah Agrinas Pangan dengan biaya pemerintah.
Bappenas mendorong penanganan karhutla bergeser dari respons ke pencegahan. BNPB telah mengerahkan 43.700 personel dan 55 armada udara.