FPI Kerahkan 1.500 Advokat, Sebut Jokowi Kriminalisasi Lawan Politik

Harianjogja.com, JAKARTA -- Front Pembela Islam (FPI) akan mengerahkan 1.500 advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap aktivis dan ulama yang terjerat perspalan hukum.

Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, menuding aparat penegak hukum semakin sewenang-wenang. Alasannya, mereka menganggap paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma\'ruf Amin melakukan kecurangan saat perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sobri menuding Jokowi-Maruf Amin tengah memaksakan kemenangannya. Karena itu, tudingnya, seluruh tokoh yang mengetahui kecurangan itu langsung dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Sebenarnya mereka [Jokowi-Maruf Amin] sudah kalah, akhirnya berbuat curang untuk menang dan memaksakan kehendak dengan cara kriminalisasi lawan-lawan politiknya. Intinya ini bakal diktator," tuturnya, Senin (13/5/2019).

Sobri mengklaim 1.500 advokat itu akan bahu-membahu membantu aktivis dan ulama yang menghadapi kasus hukum. Dia meyakini bahwa semua kasus yang dijeratkan kepada orang-orang tersebut terkesan dipaksakan dan ditangani secara terburu-buru.

"Coba kita lihat saja contoh kasus Ustaz Bachtiar Nasir yang dituduh money laundering. Kasusnya itu sudah selesai. Sudah tidak bisa masuk ke pidana. Boro-boro dia ngambil uang, yang ada dia sudah keluarkan uang untuk 212," katanya.

Beberapa orang yang dia maksud di antaranya Eggi Sudjana, Permadi, Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata, Ahmad Haikal Hasan, Kivlan Zen, dan Lieus Sungkharisma alias Li Xue Xiung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia