Ditantang Lembaga Survei untuk Buka Data Real Count, BPN: Dapur Kan Tidak Seluruhnya Dipertontonkan

Harianjogja.com, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) tidak takut apabila lembaga survei menantang pihaknya membuka data real count Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 62%. Namun, BPN mengibaratkan data-data tersebut layaknya dapur yang tidak semuanya dipertontonkan. 

"Kami siap. Tapi kami tantang lembaga survei yang terbuka siapa pendananya," kata Direktur Materi BPN Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Senin (22/4/2019)

Meski demikian, politikus Partai Gerindra tersebut tak bisa menjelaskan secara detail data yang dimiliki BPN saat ini.

Pasalnya, data penghitungan suara atau form C1 juga ada di masing-masing partai koalisi Prabowo-Sandi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

"Kebijakan masing-masing [parpol], tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kami punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ungkapnya.

Lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka sumber data dan dana internal.

Pasalnya, BPN telah mendeklarasikan bahwa berdasarkan penghitungan real count, paslon nomor urut 02 unggul 62%. Angka tersebut berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei yang memenangkan paslon nomor urut 01.

"Boleh saja [lembaga survei paparkan data], kalau BPN membuka data dan dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya, lebih besar persoalan di partai politik soal dana," ungkap Ketua Umum Persepi Philips Vermonte saat konferensi pers di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Peneliti Charta Politika Yuniarto Wijaya. Dia mengatakan lembaga survei yang menggelar quick count Pilpres 2019 sangat transparan.

Dia menuturkan pihaknya telah menyiarkan informasi secara langsung (live) di media massa pada 17 April mulai pukul 15.00. Pihaknya siap untuk membuka data apabila diminta audit oleh Dewan Etik.

"Alur data, relawan, proses grafik sampai di angka berapa, hingga sumber dana bisa diminta audit. Masalahnya [BPN] diundang enggak mau datang. Data aja ga dibuka, apalagi yang lain-lain?" ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.