Pemkab Temanggung Dukung Wacana Guru PPPK Jadi ASN Pusat
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
Fadli Zon./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon mengatakan langkah cepat yang dilakukan Mabes Polri harus menjadi contoh keadilan dalam penegakan hukum. Hal itu disampaikannya menanggapi soal dua tersangka kasus hoaks video server KPU yang mengatur pemenangan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi-Ma\'ruf Amin.
Ia mengharapkan, kecekatan dari pihak kepolisian juga bisa diterapkan meskipun tidak menguntungkan pihak penguasa. Dirinya mencontohkan, soal cerita dari Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang menyebutkan Kapolres Garut mengarahkan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma\'ruf Amin.
Meskipun sudah diralat, namun menurutnya kapolsek itu telah menyebarkan hoaks, namun tidak diusut secara berlanjut.
"Kalau misalnya ada satu kasus yang dianggap menguntungkan penguasa langsung ditindaklanjuti, tapi kalau dianggap merugikan langsung diredam, langsung disekat, langsung dicegah," kata Fadli di Restaurant Al Jazeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (8/4/2019).
Berbicara soal server KPU yang telah disetting, justru Fadli menilai kalau kabar tersebut sepenuhnya bukanlah hoaks. Dirinya ingat dengan pesan singkat dari Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal pada 2015 silam.
Dalam pesannya tersebut, jika Luhut Binsar Panjaitan menggunakan teknologi untuk menyedot data-data dari KPU dengan memarkirkan mobil di parkiran kantor KPU.
"Soal setingan ini kan dulu pernah ada juga, malah kalau tidak salah diungkapkan oleh saudara Akbar Faizal ya, tentang IT KPU," katanya.
Tak hanya itu, Fadli juga sempat ingat dengan kejadian server down saat Pilkada di Jabar. Padahal server menjadi salah satu kunci dalam rekapitulasi suara.
"Saat pilkada Jawa Barat tiba-tiba ada server down. Iya kan? Terus bagaimana server down? Sementara rekapitulasi suara kecepatannya ada di server," ujarnya lagi.
Karena itu, Fadli meminta agar penghitungan suara di Pemilu 2019 dilakukan secara manual. Pasalnya, jika dihitung dengan mengandalkan teknologi dikhawatirkan akan diganggu oleh peretas.
"Server pernah dihack dan mudah untuk dihack oleh kekuatan-kekuatan orang yang jago-jago IT, hacker dan sebagainya. Jadi saran saya, KPU tidak perlu pakai server. Kita hitungan manual saja. Jadi buang saja itu server," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
Baznas Kulonprogo telah menyalurkan 40 tangki air bersih ke 11 titik kekeringan. Sebanyak 200 tangki disiapkan selama musim kemarau.
Bareskrim mengungkap MV King Sun tiga kali menyelundupkan ketamin. Pengiriman ke Indonesia sebanyak 1.298 kg berhasil digagalkan.
KPK belum menahan Yuddy Renaldi dalam kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB karena mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 14 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Karhutla Gunung Bromo di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan. Luas area terbakar mencapai 1.120 hektare di empat kabupaten.