Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi, Libatkan Kompolnas dan Ahli
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Ilustrasi Pemilu/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Markas Besar (Mabes) TNI mempertimbangkan untuk memblokir penyebaran video viral mobil Mitsubishi Pajero berpelat dinas TNI 3005-00 yang membawa logistik kampanye relawan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Penarikan video tersebut agar tetap menjaga kenetralitasan TNI dalam Pemilu 2019.
Terlebih plat dinas yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang teregistrasi di Mabes TNI. Diketahui plat bernomor 3005-00 diperuntukan untuk kendaraan jenis sedan Mitsubishi Lancer.
Kapuspen Mayjen TNI Sisriadi mengatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal penarikan video yang telah beredar luas di media sosial.
"Nanti akan kami hubungi Kominfo karena itu wewenangnya Kemenkominfo," ujar Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).
Sementara itu DanPOM TNI Mayjen Dedy Iswanto berujar, penyelidikan atas dugaan ketidaknetralan masih dilakukan guna mengetahui oknum pengguna mobil dengan plat yang tidak sesuai tersebut.
"Dugaan ketidaknetralan mungkin ya karena itu berada di lingkungan fasilitas yang tidak boleh dipergunakan," kata Deddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.