2 Warga China Dideportasi, Terjaring Razia di Kawasan Industri Kendal
Imigrasi Semarang mendeportasi dua WN China yang terjaring operasi pengawasan di KIK. Sebanyak 505 WNA diperiksa legalitasnya.
Ilustrasi pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10/2018)./ANTARA-Risky Andrianto
Harianjogja.com, JAKARTA--PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menargetkan kontrak dihadapi atau order book sebesar Rp 22 triliun pada tahun 2019. Kebanyakan proyek itu dapat dari pemerintah.
Direktur utama Wika Gedung Nariman Prasetyo menjelaskan total target kontrak dihadapi tahun 2019 ini naik sekitar 37,4% dari realisasi ditahun 2018 sebesar Rp 22,78 triliun.
"Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2019 direncanakan berasal dari pemerintah 36 persen, BUMN dan anak BUMN 31 persen dan swasta 33 persen," ujar Nariman di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/3/2019).
Jenis proyek yang akan disasar oleh Wika Gedung seperti perkantoran 24%, fasilitas publik 30% dan perumahan 35%.
Nariman menambahkan ia akan menargetkan laba bersih ditahun 2019 menjadi Rp533 miliar. Saat ini untuk meningkatkan bisnisnya pihaknya sedang melakukan pengembangan usaha modular dan pracetak gedung.
Diketahui dari pengembangan tersebut yang sedang berjalan seperti Braga Hotel Bandung dan gedung perkantoran Mandiri Proklamasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Imigrasi Semarang mendeportasi dua WN China yang terjaring operasi pengawasan di KIK. Sebanyak 505 WNA diperiksa legalitasnya.
Prabowo menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang meraih emas Asian Games 2026, lebih besar dari bonus SEA Games Rp1 miliar.
Jogja mendung beberapa hari terakhir bukan tanda kemarau berakhir. BMKG memprediksi hujan masih rendah hingga November 2026.
Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta resmi meluncurkan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), Selasa (1/9/2026), di Ruang Seminar
DPR mendesak BGN menangani serius korban keracunan MBG, termasuk memastikan perawatan hingga pulih dan menanggung biaya pengobatan.
Kepala Desa Kasegeran Saifuddin mengusulkan mantan kades menjadi Pj. kepala desa saat audiensi dengan pimpinan DPR RI.