Gerindra Respons Pengunduran Diri Gibran, Singgung Kedewasaan Demokrasi
Gerindra menghormati keputusan Gibran mundur sebagai Wapres dan meminta proses penggantian melalui MPR berjalan sesuai konstitusi.
Terpidana kasus UU ITE Buni Yani (kanan) tiba di Masjid Al Barkah, Jakarta, Jumat (1/2/2019)./ANTARA-Reno Esnir
Harianjogja.com, JAKARTA - Terpidana kasus Undang-Undang tentang Informasi dan Transakai Elektronik (UU ITE) Buni Yani menempati di Blok A. Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Sudah pasti ditahan di Lapas Gunung Sindur atas perintah pimpinan dan Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat," kata Kepala Lapas Gunung Sindur Sopiana di Bogor, Jumat (1/2/2018).
Buni Yani kata Sopiana ditahan di ruang yang sama dengan tahanan lainya dan tidak ada perlakukan khusus di ruangan tahanan Lapas Gunung Sindur. "Ruangan tahananya sama dengan yang lain. Kami tempatkan di Blok A," ucap Sopiana.
Sebelumnya,Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan eksekusi terhadap Buni Yani.
"Proses ini sudah berjalan cukup lama. Kurang lebih 5 hari yang lalu kami menerima salinan putusan perkara tersebut yang isi putusan tersebut menolak kasasi dari penasihat hukum Buni Yani," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sufari.
Karena pihaknya sudah menerima salinan putusan itu, kata Sufari, sesuai dengan KUHAP harus segera dilaksanakan eksekusi tersebut.
Semua proses sudah dilakukan mulai dari pengadilan negeri, upaya banding, hingga kasasi sudah dijalankan sehingga tahapan dari perkara itu adalah eksekusi. "Sesuai dengan KUHAP akan segera dilakukan eksekusi," tegasnya.
Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 UU ITE.
Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Gerindra menghormati keputusan Gibran mundur sebagai Wapres dan meminta proses penggantian melalui MPR berjalan sesuai konstitusi.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.
PKB menyebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ideal menjadi Wapres pengganti Gibran. Namun, partai belum membahas usulan secara formal.
Perselisihan jual beli perusahaan konveksi Art Fashion antara Abi Husni sebagai penggugat dan Yulio Aqua Mare sebagai tergugat memasuki babak baru di PN Bantul
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pejabat pemerintahan menjaga integritas dan mengevaluasi kebijakan di tengah dinamika politik nasional.