Efek Pembebasan Ba'asyir, Jokowi Bisa Kehilangan Suara dan Ganggu Hubungan Internasional

Harianjogja.com, JAKARTA--Rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba\'asyir dinilai akan berimbas negatif pada Jokowi. Petahana itu bisa kehilangan suaranya sebagai calon presiden. 

Hal itu dikemukakan oleh pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Jerry Massie. Menurutnya rencana pembebasan Ba\'asyir akan menggerus suara Jokowi di Pilpres 2019.

"Ini bisa berdampak buruk bagi Jokowi pada pilpres. Harusnya pembebasan jangan di ajang pilpres," kata Jerry, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ia mengaku heran dengan "pembisik" di sekitar sang petahana yang seharusnya bisa memberikan masukan-masukan yang baik bagi kepentingan Jokowi di Pilpres. Menurut dia, rencana pembebasan Ba\'asyir oleh pemerintah tidak ada keuntungan bagi Jokowi di Pilpres.

"Bagi saya ini \'wrong time\' atau waktu yang salah dan kurang tepat. Tidak ada keuntungan bagi Jokowi. Sebuah langkah gegabah dari Jokowi. Sebetulnya jangan masuk ke dalam domain ini. Kasus terorisme itu berbahaya," ujar Jerry.

Dengan adanya pembebasan kepada Ba\'asyir, tambah dia, publik akan menilai bahwa Jokowi lemah terhadap kasus terorisme. "Akan turun [suara], jika Abu Bakar Ba\'asyir dibebaskan. Banyak warga Indonesia yang antiterhadap teroris," katanya.

Ia menambahkan, Jokowi harus membuat kebijakan prorakyat dan mengubah konsep yang populis. "Ini bukan menaikkan elektabilitas tapi bisa menggerus suara Jokowi. Jokowi perlu membuat kebijakan yang populis, paling penting jangan terburu-buru membuat keputusan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba\'asyir juga bisa mengganggu hubungan internasional Indonesia. "Indonesia di mata dunia dianggap kompromi terhadap teroris," ucapnya. Sebelumnya, Pemerintah menegaskan akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait rencana pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba\'asyir.

"Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya gak mungkin menabrak," kata Presiden kepada media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa.

Menurut Presiden, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat, yakni setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun demikian, Ba\'asyir enggan menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI.

Presiden menjelaskan pemerintah terus mengkaji pembebasan bersyarat bagi Ba\'asyir tersebut. "Apalagi ini situasi yang \'basic\'. Setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang \'basic\'," ujar Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : antara