OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Jusuf Kalla. /Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah tak mau disalahkan terkait melambungnya harga tiket pesawat beberapa waktu terakhir.
Dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat. Padahal musim angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 telah usai.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menyalahkan dolar AS sebagai biang keroknya.
“Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah," kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).
JK mengungkapkan, maskapai menggunakan dolar AS untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian avtur. Sementara, tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah.
"Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," ujarnya.
Menurut JK, kenaikan tarif tersebut sulit untuk dihindari oleh para maskapai penerbangan. Pasalnya, penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga.
JK mengatakan, maskapai mengalami kerugian terus menerus dan bangkrut karena tarif tiket pesawat.
"Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu. Unsur konsumen, dan unsur perusahaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.