Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi./IST
Harianjogja.com, JAKARTA- Sebuah survei baru-baru ini mengukur kaitan antara status ekonomi dengan tingkat toleransi.
Lembaga survei KedaiKOPI mendapati, status ekonomi yang tinggi justru lebih tidak toleran dibandingkan masyarakat kelas bawah.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis Jumat (16/11/2018), masyarakat dengan pengeluaran rata-rata rumah tangga di atas Rp5 juta, hanya mendapati skor 1,84 dari skala 1 sampai dengan 5. Sementara masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga di bawah Rp500.000 justru paling toleran dengan skor 2,52.
"Hasil analisis statistik justru menunjukkan kecenderungan yang tidak seiring dengan teori, di Indonesia semakin tinggi status sosial ekonomi justru semakin tidak toleran," kata peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, dalam rilis survei memperingati hari toleransi sedunia.
Menurut Kunto hal ini bisa disebabkan oleh rasa berhak mendapatkan segalanya yang mengakibatkan tipisnya toleransi.
Survei tersebut berdasarkan perhitungan pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan melingkupi makan, minum, sekolah, transport, listrik, air, pakaian. Tidak termasuk tabungan, pembelian barang mewah/elektronik dan cicilan rumah.
Survei mendapati, masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga di bawah Rp500.000 justru paling toleran dengan skor 2,52, diikuti dengan masyarakat dengan pengeluaran Rp500.000 - Rp1 Juta dengan skor 2,44.
Tingkat toleransi masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta - Rp1,5 juta mendapatkan skor 2,16 persen, masyarakat dengan pengeluaran Rp1,5 juta - 2 juta mendapatkan skor 2,05.
Tingkat toleransi kembali meningkat pada masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga Rp2 juta - Rp2,5 juta yang mendapatkan skor 2,06, kemudian masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga 2,5- 3 juta mendapatkan skor 2,09. Masyarakat dengan pengeluaran rumah tangga Rp3 juta-Rp3,5 juta mendapatkan skor 2,33.
Tingkat toleransi masyarakat kembali menurun pada masyarakat dengan pengeluaran Rp3,5 juta - Rp4 juta dengan skor 2,16. Masyarakat dengan pengeluaran Rp4 juta-4,5 juta memburuk dengan skor 1,85 persen.
Tingkat toleransi masyarakat dengan pengeluaran Rp4,5 juta - Rp5 juta lebih baik dengan skor 2,35.
Namun pada masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp5 juta justru anjlok di skor 1,84 persen. Sementara itu, survei nasional KedaiKOPI tentang toleransi dilakukan di 34 provinsi pada 12-27 Maret 2018 terhadap 1.135 responden dengan responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih dengan menggunakan teknik multistage random sampling dan margin of error 2,97 persen.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Hasil survei juga diboboti sesuai parameter populasi BPS (sensus 2010) untuk usia, jenis kelamin, dan perkotaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.
Dewan Pendidikan DIY menyoroti dugaan ketidaksetaraan fasilitas belajar siswa non muslim di SMA Negeri dan meminta seluruh sekolah memenuhi hak belajar setara.
Destry Damayanti ditunjuk sebagai Gubernur sementara BI. LHKPN mencatat total harta kekayaannya mencapai lebih dari Rp100,236 miliar.
Bareskrim Polri menangkap AKP Pardiman dan lima anggota Polres Tangsel terkait dugaan narkoba. Polri menegaskan tidak ada impunitas.