Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Habib Rizieq Shihab. /Suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA - Respons pemerintah Indonesia menangani kasus bendera tauhid di Arab Saudi yang menyeret pentolan FPI Rizieq Shihab dinilai sudah tepat.
Juru bicara PKS bidang Luar Negeri, Arya Sandhiyudha, menyatakan isu kasus Habib Rizieq Shihab tidak boleh menjadi bahan praduga di tengah masyarakat.
"Kita percaya dengan kedaulatan setiap negara. Apa yang dilakukan Dubes RI untuk Saudi sudah on the track. Pada prinsipnya, semua otoritas negara Saudi sebagai negara yang berdaulat, tidak mungkin ada campur tangan dari suatu negara lain," ujar Arya dalam keterangannya Kamis (8/11/2018).
PKS meminta masyarakat Indonesia jangan terjebak pada polemik pro kontra isu tersebut. "Sekarang lebih tepat untuk masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah R dan tetap menjaga persatuan nasional," imbuhnya.
"Apa yang diterima oleh publik berupa informasi mengenai penahanan seorang WNI a.n. Muhammad Rizieq Shihab [MRS] oleh aparat keamanan Arab Saudi di Makkah, hendaknya publik mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut ke Kemlu langsung. Bukan ke pihak lain atau sosial media," kata Arya.
Arya mengatakan, hal terpenting adalah merujuk pada hasil telusuran Kemenlu yang telah meminta Pejabat Fungsi Konsuler KJRI Jeddah untuk melakukan penelusuran.
Pegangan yang harusnya dijadikan referensi. lanjutnya, adalah penjelasan Pemerintah RI. Bahwa dari hasil penelusuran diperoleh konfirmasi bahwa MRS sedang dimintai keterangan oleh aparat keamanan Arab Saudi di Makkah, atas dasar laporan warga negara Saudi yang melihat bendera yang diduga mirip dengan bendera ISIS terpasang di depan rumah MRS di Makkah.
Menindaklanjuti konfirmasi ini, Arya berharap publik menyerahkannya pada pemerintah. "Pejabat fungsi Kekonsuleran KJRI Jeddah kan sedang memberikan pendampingan kekonsuleran kepada MRS. ni harus kita percaya sebagai bentuk standard yang juga diberikan kepada semua WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Tentunya hukum dan aturan setempat harus dihormati," sambungnya.
Menurut informasi terakhir yang diterimanya, Habib Rizieq telah dizinkan oleh otoritas keamanan Saudi untuk kembali ke rumahnya di Makkah pada sekitar 20.00 tadi malam. "Polemik isu ini musti diakhiri," pungkas Arya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Prasetyo Hadi menyebut Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur. Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumennya melalui jalur PTUN.
Kirab Merah Putih di Semarang melibatkan sekitar 7.000 peserta dan 2.026 potret pahlawan hingga mencatatkan rekor Leprid. Taj Yasin ajak warga peduli anak putus
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Istana menghormati proses politik dan hak konstitusional DPR terkait wacana pemakzulan Gibran.
Pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh pada Hari Pahlawan 2026, termasuk Hoegeng dan Ali Sastroamidjojo.
Sabar/Reza kalah dari pasangan China, sedangkan Muhamad Yusuf terhenti di kualifikasi Kumamoto Masters 2026, Selasa (10/11/2026).