Ditanya Soal Nyapres, JK Malah Berkelakar, Begini Katanya
Kabar tentang rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla akan maju dalam bursa calon Presiden 2019-2024 ditanggapi. Namun, ia menjawab dengan nada berkelakar.
Tenaga kerja indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA — Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Tuti Tursilawati tiba-tiba diesekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia akan melayangkan protes kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah mengeksekusi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa notifikasi.
Sebelumnya, Arab Saudi kembali mengeksekusi mati seorang TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati. Tuti dieksekusi pada Senin (29/10/2018).
“Biasanya itu yang dipenjara atau mendapat vonis mati itu diketahui oleh kedutaan. Kalau memang tidak ada notifikasi tentu kita akan protes ke Pemerintah Saudi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (30/10/2018).
Kabar duka itu dikonfirmasi Anis Hidayah, Kepala Pusat Studi Migrant Care melalui status yang ia unggah di akun Facebook-nya.
Anis menyebutkan bahwa Tuti Tursilawati dieksekusi otoritas Arab Saudi tanpa notifikasi ke Pemerintah Indonesia.
Dia memperoleh kabar duka tersebut dari seorang rekan di Kementerian Luar Negeri pada Selasa (30/10/2018) pagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Kabar24.com
Kabar tentang rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla akan maju dalam bursa calon Presiden 2019-2024 ditanggapi. Namun, ia menjawab dengan nada berkelakar.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan akan menindak tegas pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan konservasi.
Kemlu RI mengonfirmasi tujuh WNI tewas akibat kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Malaysia. Tujuh korban lainnya masih dicari.
Pemerintah menyiapkan aturan KPR tenor 40 tahun agar cicilan rumah lebih ringan dan akses rumah murah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengaku sudah menjelaskan aturan baru harga patokan mineral kepada investor dan Kedubes China di tengah kekhawatiran regulasi tambang.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.