Di Era Medsos, Pejabat Sulit Bedakan Hak Pribadi & Kewajiban Jabatan

Harianjogja.com, JAKARTA--Pakar Hukum Tata Negara Jimly Ashiddiqie menyatakan media sosial (medsos) bisa menjadi ancaman institusi, karena pejabat publik maupun pejabat negara pada institusi tersebut mengalami privatisasi.

Terjadinya privatisasi melalui media sosial, ujar dia, adalah karena pejabat tersebut berlaku seperti wartawan yang mempublikasikan pernyataannya sendiri. Dengan demikian komunikasi yang terjalin adalah komunikasi privat.

“Karena dia dalam jabatan, persepsi publik jabatannya yang bicara, padahal yang bicara itu pribadi,” ujarnya, Selasa (9/10/2018).

Jimly menilai gejala tersebut umum terjadi di seluruh dunia yang disebutnya sebagai the institutional politic.
Menurut dia, politik mengalami institutionalisasi, padahal sesudah reformasi seharusnya politik itu melembaga. Semua itu, ujar dia, gara-gara ada medsos.

Lebih lanjut Jimly menambahkan yang menjadi tantangan saat ini adalah seluruh pejabat harus menyadari bahwa melembagakan sistem politik Indonesia saat ini sangatlah berat. Pada saat sistem politik belum melembaga, di sisi lain ada ancaman medsos yang justru membuat keadaan sebaliknya.

“Sekarang siapa saja yang menduduki jabatan, sadari, di dalam setiap jabatan ada hak dan kewajiban,” ujarnya.

Dengan demikian pejabat jangan hanya menikmati haknya, tetapi menjalankan juga tanggung jawab dan kewajibannya.

“Maka kalau bicara komunikasi keluar, bedakan yang bicara ini pribadi atau jabatan, karena jabatan itu institusi,” ujar Jimly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com