Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc MA setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Ilustrasi gunung meletus/Ist- dok.PVMBG-BG-KESDM
Harianjogja.com, MANADO- Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut) erupsi pada pukul 08.47 WITA, Rabu (2/10/2018).
"Kolom asap diperkirakan sekitar 3.000-4.000 meter," kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Soputan di Silian, Asep.
Asap tampak tebal dan condong ke arah Barat dan Barat laut Kabupaten Minahasa Selatan.
"Sebelum letusan terjadi dentuman yang terdengar sampai ke pos pengamatan Gunung Soputan. Pascaletusan, kegempaan yang terekam cukup banyak," ujarnya.
Dia menambahkan telah ditetapkan radius bahaya sejauh empat kilometer dari puncak dan perluasan sejauh 6,5 kilometer di daerah sektoral barat daya.
"Status gunung hingga saat ini masih siaga, status ini ditetapkan sejak pukul 01.00 Wita dini hari," katanya.
Dia berharap masyarakat ataupun pendaki tidak memasuki radius bahaya yang telah ditetapkan karena akan membahayakan keselamatan.
"Sudah ada imbauan tidak masuk ke daerah berbahaya, kami sudah sampaikan ke pemerintah desa ataupun kecamatan," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc MA setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 14 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Karhutla Gunung Bromo di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan. Luas area terbakar mencapai 1.120 hektare di empat kabupaten.
Purbaya menyebut penerimaan bea keluar emas nyaris nol. Dari target Rp3 triliun 2026, realisasi hingga Semester I baru 0,03%.
RSUD Panembahan Senopati Bantul meluncurkan Si Banter untuk mempermudah pembayaran tagihan rumah sakit melalui digitalisasi dan QRIS.
Prabowo menyebut Indonesia menghabiskan hingga Rp535 triliun per tahun untuk impor BBM. Pemerintah mendorong kendaraan listrik dan EBT.