KPK Tegaskan Pengembalian Amplop Menhut Tak Hapus Pidana
KPK tegaskan pengembalian amplop oleh Menhut tidak menghapus pidana, penyidikan dugaan suap kawasan hutan Kuansing terus berjalan.
Ilustrasi beras Bulog./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA- Sepanjang kepemimpinan Budi Waseso alias Buwas di Bulog sudah dua kali impor beras dilakukan. Saat ini pengiriman beras impor dari luar negeri tersebut terhambat karena cuaca.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan cuaca buruk di negara pengekspor beras membuat proses pengiriman beras impor ke Indonesia terhambat.
"Jadi Bulog menyampaikan ada kendala di tempat ekspornya, cuaca," kata Oke di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Berdasar keadaan tersebut, menurut informasi Kemendag yang diterima Antara, Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440.000 ton.
Perpanjangan izin impor tersebut diminta karena negara pengekspor; yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras.
Permintaan impor ini ditandatangani Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018.
Hal tersebut juga dibenarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. Surat itu ditujukan ke Menteri Perdagangan dengan tebusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Sebelumnya, dalam berbagai pemberitaan, Dirut Bulog Budi Waseso kerap mengungkapkan tidak perlu mengimpor beras. Mantan pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018.
Ia mengatakan, stok beras di Bulog masih lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.
Di sisi lain, Bulog di bawah kepemimpinan Buwas telah dua kali meminta perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan itu diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019.
Awalnya, izin importasi diberikan kepada Bulog dari 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus 2018. Setelah permohonan izin diperpanjang, Kemendag memberikan waktu tambahan hingga 31 Oktober 2018 bagi Bulog untuk mengimpor.
Surat terakhir, tertanggal 23 Agustus 2018 merupakan permohonan perpanjangan persetujuan impor sebesar 1 juta ton sampai 31 Oktober 2018.
Terhadap permintaan impor beras ini, Oke mengatakan, saat ini terdapat kendala untuk menyusun kembali shipping document sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.
Atas dasar itu, lanjut Oke, Kemendag memberikan izin kepada Bulog.
"Kami tidak punya gudang untuk itu. Kan yang ditugaskan melakukan importasi Bulog. Bukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor," kata Oke.
Terkait polemik impor beras ini, pada kesempatan berbeda Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat. Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal. Menurut Darmin, hal itu disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang.
Bahkan di depan DPR RI, Darmin menyatakan jika tidak impor beras, stok dalam negeri akan kurang.
Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Dirut Bulog Budi Waseso untuk membersihkan lembaganya dari mafia beras. Bahkan tegas Uchok, Dirut Bulog harus mengevaluasi Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar dari jabatannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK tegaskan pengembalian amplop oleh Menhut tidak menghapus pidana, penyidikan dugaan suap kawasan hutan Kuansing terus berjalan.
Rangkuman 10 berita terpopuler Harianjogja.com edisi 9 Juli 2026, dari program MBG, investasi, hingga Mandala Krida.
Jadwal SIM keliling Gunungkidul Juli 2026 lengkap dengan lokasi, syarat, dan biaya perpanjangan SIM A dan C.
Bus KSPN Jogja 2026 hadir dengan tarif mulai Rp12.000. Cek jadwal dan rute ke Pantai Drini, Parangtritis, dan Obelix.
SIM Keliling Kulonprogo Juli 2026 hadir dengan layanan siang dan malam. Cek jadwal, lokasi, dan syarat perpanjangan SIM.
Cek jadwal DAMRI Jogja ke Bandara YIA 2026, lengkap dengan rute, titik keberangkatan, dan tarif terbaru.