Golkar Rupanya Tak Mau Mengakui Ada Uang Proyek PLTU Rp2 M Mengalir ke Partai

Harianjogja.com, JAKARTA - Petinggi Partai Golkar membantah ada uang senilai Rp2 miliar hasil dugaan korupsi yang mengalir ke partai berlambang Pohon Beringin tersebut. 

Tersangka kasus korupsi proyek PLTU-1 Riau, Eni Maulani Saragih mengungkapkan bahwa sebagian uang korupsi tersebut mengalir untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 2017 lalu.

Ketua DPP Partai Golkar, TB. Ace Hasan Syadzily menegaskan, biaya penyelenggaran Munaslub Partai Golkar 2017 tidak seperti yang dikatakan Eni Saragih. Biaya Munaslub, semuanya berasal dari iuran anggota dan tidak ada yang aneh-aneh.

“Saya tegaskan dalam pembiayaan Munaslub 2017 lalu tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota dari anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan penyelenggaraan Munaslub. Kami juga memiliki uang kas partai untuk acara tersebut, saya kira tidak benar kalau biaya penyelenggaraan Munaslub 2017 itu berasal dari uang suap yang diperoleh Bu Eni," kata Ace di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

“Kita harus tahu bahwa penyelenggaraan itu dibagi dua, ada SC dan OC. Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar, itu kan adanya di OC bukan di SC,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Partai Golkar tegas dan jelas membantah pengakuan Eni Saragih. Apa yang dikatakan Eni, kata Ace, adalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Hal ini pun sudah dikonfirmasi kepada panitia Munaslub.

"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni," jelasnya.

Ace menegaskan pula bahwa Partai Golkar yang kini dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi melalui tagline "Golkar Bersih".

Selain itu, lanjut Ace, Partai Golkar dalam pembiayaan setiap kegiatan organisasi selalu memakai dana dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Posisi Bu Eni sudah dinonaktifkan sebagai pengurus, kita tunggu saja prosesnya. Sejauh ini, kami berupaya untuk memilah persoalan itu, karena itu sebenarnya tindakan yang dilakukan Bu Eni secara pribadi bukan institusi partai. Karena kalau bertindak dalam institusi partai, harusnya masuk ke rekening partai, tapi ini kan tidak, makanya saya pastikan tidak benar. Apa lagi misalnya yang dilakukannya mengaku-ngaku atas nama partai padahal tidak, ini kan mengecewakan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone