DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno saat deklarasi di Kertanegara, Kamis (9/8/2018) malam. /Antarafoto-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Nasib dugaan mahar politik senilai Rp1 triliun yang menyeret cawapres Sandiaga Uno akan segera diputuskan oleh Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilu tidak akan memanggil kembali Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, terkait dugaan mahar politik yang diberikan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Pasalnya, Bawaslu sudah memanggil Andi sebanyak tiga kali, tapi tidak dipenuhinya.
"Kami sudah panggil Andi Arief sebanyak tiga kali. Itu adalah pemanggilan yang terakhir. Jadi kami tidak akan memanggil Pak Andi Arief lagi," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Meski Andi Arief tidak bisa memberikan keterangan, Bawaslu tetap akan memutuskan hal tersebut pada Rabu (29/8/2018) sore. Itu akan dilakukan Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan rapat pleno.
"Kajian terhadap perkara atau permohonan tersebut telah selesai. Besok sore akan kami bawa ke pleno. Status laporannya akan kami sampaikan Rabu sore atau Kamis pagi," katanya.
Fritz mengatakan, saat ini, Bawaslu belum bisa memastikan status laporan tersebut, apakah dilanjutkan atau tidak.
"Kan kita lihat besok hasil dari kajian. Apakah hanya dari cuitan itu saja tanpa ada kesaksian dari orang yang melihat, menyaksikan, dan mendengar langsung, apa itu sudah cukup untuk membawa tindak lanjut kasus itu. Itu kita lihat besok," tandasnya.
Andi Arief adalah Politikus Demokrat yang menulis tentang adanya pemberian uang masing-masing Rp 500 juta kepada PAN dan PKS oleh Sandiaga Uno.
Uang tersebut diduga Andi Arief agar Prabowo Subianto memilih Sandiaga ssbagai pendampingnya di Pilpres 2019 dan meninggalkan Agus Harimurti Yudhoyono yang disodorkan oleh Demokrat.
Namun, setelah ada laporan ke Bawaslu dan Andi dipanggil, dia malah tidak hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Google menutup lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia. Pakar menilai praktik buzzer dan manipulasi opini publik rentan ditindak.
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturannya mencakup aset tanpa putusan pidana, pembentukan dua badan baru, hingga batas Rp1 miliar.
Indonesia membawa tiga proyek mangrove dan padang lamun ke COP31. Simak potensi karbon biru, peluang pendanaan, dan tantangan verifikasinya.
Program Gentengisasi diterapkan di rumah subsidi Serang dengan pasokan awal 35.000 genteng tanah liat Jatiwangi berstandar SNI.