Panwaskab Magelang Temukan 60 Petugas Pemilu Masuk Sipol

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Magelang, Jawa Tengah, menemukan sebanyak 60 orang petugas pemilu masuk dalam sistem informasi partai politik

Harianjogja.com, MAGELANG- Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Magelang, Jawa Tengah, menemukan sebanyak 60 orang petugas pemilu masuk dalam sistem informasi partai politik (sipol).

"Sembilan di antaranya merupakan anggota partai politik," jelas Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang, M Habib Saleh, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilgub Jawa Tengah dan Pilbup Magelang, di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngadiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (27/1/2018).

Sembilan orang tersebut langsung diberhentikan dan diganti personel baru. Mereka terdiri dari satu orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 3 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 1 orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dan 4 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Adapun 51 orang lainnya terbukti tidak termasuk dalam kepengurusan maupun keanggotaan parpol. Bahkan, mereka tidak tahu jika nama mereka masuk dalam sipol.

"Kami melakukan klarifikasi dan verifikasi baik kepada yang bersangkutan maupun parpol. Mereka menolak data tersebut," ungkap Habib.

Saat ini, lanjutnya, Panwaskab magelang sudah merekrut 372 panwas tingkat desa. Dalam proses ini, ia mengakui sempat ada 10 desa di Kecamatan Grabag kosong, karena di wilayah tersebut tradisinya panwas tingkat desa dijabat kepala desa.

Menurutnya, hal ini secara aturan memang boleh, tetapi tidak pantas karena kades termasuk objek yang diawasi dan dia tidak mungkin mengawasi camat dan bupati.

"Sesuai kesepakatan mereka kami coret dan diganti yang lain dan sekarang sudah rekrutmen lagi mendapat 10 nama, tinggal menunggu pelantikan," katanya.

Ia menambahkan, untuk pengawasan Pemilu ini, Panwaskab mengajak semua elemen masyarakat. Terlebih, di Kabupaten Magelang sendiri, dua bakal pasangan calon merupakan petahana yang saat ini masih menjabat. Karenanya, potensi pelanggaran dan kerawanan nantinya akan lebih besar.

Untuk mencegah pelanggaran, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya membentuk kampung anti money politik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.