Pemberdayaan Masyarakat dan Semangat Pembangunan Indonesia
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono (Dok/JIBI/Solopos)
JAKARTA -- Terkait soal isu kudeta pada unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono menegaskan tidak ada alasan untuk menggelar kudeta terhadap pemerintah.
Seperti diberitakan berbagai media massa, salah satu tema yang akan diusung MKRI dalam aksinya pada Senin (25/3/2013) itu adalah soal kasus Century. Sejumlah poin lain juga dituntut MKRI.
Sebelumnya, pada awal Maret MKRI juga telah memasang spanduk raksasa di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam spanduk berukuran 20 x 2,5 meter itu MKRI memberi ultimatum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan hal-hal berikut:
Melakukan nasionalisasi tambang dan migas
Menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan prioritas kasus-kasus besar (Century, BLBI, Hambalang, Wisma Atlet, IT KPU, dll)
Menghentikan liberalisasi impor
Menurunkan harga
Menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM
Menanggapi rencana aksi tersebut, Partai Demokrat mengimbau elemen masyarakat yang berencana melakukan aksi unjuk rasa melaksanakan acara secara tertib, damai, dan menjunjung tinggi penegakan hukum.
“Kami menghargai kebebasan berdemokrasi dalam menyampaikan aspirasi, tapi hendaknya aspirasi tersebut disampaikan secara konstruktif untuk membangun Indonesia,” kata Ibas pada jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (21/3).
Pada kesempatan tersebut hadir elite Partai Demokrat antara lain, Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Johny Allen Marbun, serta Bendahara Umum Sartono Utomo.
Menurut Ibas, jika aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk melakukan kudeta, maka itu merupakan tindakan inkonstitusional yang mengingkari pemerintah.
“Tidak ada alasan untuk melakukan kudeta,” kata Ibas.
Ia menambahkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan stabil, kondisi politik dan keamanan juga kondusif, sehingga aksi unjuk rasa tersebut tidak tepat.
Pemerintah, lanjut Ibas, banyak menjalankan program prorakyat serta perekonomian Indonesia juga terus tumbuh.
“Daripada melakukan unjuk rasa lebih baik bekerja untuk membangun bangsa dan negara melalui bidang masing-masing,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ibas juga mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa.
Pembangunan yang konstruktif, menurut dia, bisa dilakukan melalui pemilu 2014 untuk memilih calon pemimpin yang amanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
BMKG mencatat 1.598 gempa susulan setelah gempa M7,7 mengguncang NTT. Gempa terbesar M6,2 dan aktivitas diprediksi meluruh 2–3 pekan.
Cuaca panas dan polusi udara saat kemarau dapat memicu ISPA. Dokter membagikan cara menjaga kesehatan pernapasan dan daya tahan tubuh.
Savia Aulia Rahmawati, sinden cilik asal Ciledug, tampil di Istana saat HUT ke-81 RI dan mendapat respons positif dari Presiden Prabowo.
Tujuh orang meninggal dan beberapa lainnya terluka akibat desak-desakan di sebuah kuil di Bihar, India, setelah tiang listrik roboh.
Hari ketiga pencarian warga hilang di Hutan Pathuk Turi, Sleman, SAR gabungan menerjunkan delapan SRU dan tim vertikal.