Bahlil Rangkap Menko dan Menteri ESDM, Pengamat Soroti Pemborosan Anggaran

Harianjogja.com, JAKARTA— Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyoroti belum adanya kementerian lain yang berada di bawah koordinasi Bahlil dalam jabatan barunya.

Menurut Fahmy, penggabungan program hilirisasi dan transisi energi di bawah Kementerian ESDM sebenarnya tepat. Sebab, sebagian besar program tersebut berada dalam domain Kementerian ESDM.

Namun, dari sisi birokrasi, ia menilai rangkap jabatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM kurang tepat. Kondisi tersebut membuat fungsi koordinasi dalam jabatan menteri koordinator menjadi terbatas.

"Mengangkat Bahlil menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi kurang tepat karena tidak ada kementerian selain ESDM yang dikoordinasikan Bahlil, sehingga Bahlil hanya mengkoordinasikan Bahlil, yang berpotensi pemborosan anggaran," kata Fahmy dalam keterangan resminya, Minggu (4/10/2026).

Kepercayaan Prabowo kepada Bahlil

Fahmy menilai penunjukan Bahlil menunjukkan besarnya kepercayaan Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk merealisasikan program Asta Cita, khususnya agenda hilirisasi dan transisi energi.

Sebelum mendapat jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil sempat menghadapi persoalan dalam kebijakan distribusi gas 3 kilogram dan izin tambang di Raja Ampat. Kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh Presiden Prabowo.

Setelah persoalan itu, Bahlil dinilai berupaya memperkuat citra keberhasilan program transisi energi melalui berbagai peluncuran dan groundbreaking yang turut diresmikan Presiden Prabowo.

Fahmy menyebut sejumlah program yang dikaitkan dengan upaya tersebut, yakni B50, E10, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GWp, serta pengembangan Blok Masela.

Sejumlah Program Masih Menghadapi Kendala

Menurut Fahmy, sejumlah program tersebut masih menghadapi persoalan mendasar dalam implementasinya. Salah satunya adalah program B50 yang merupakan kelanjutan dari B40.

Program B40 telah dikembangkan Pertamina selama sekitar 10 tahun melalui kerja sama dengan ENI, perusahaan energi asal Italia yang kini telah mengundurkan diri.

Fahmy mengatakan pengembangan biodiesel hingga B100 membutuhkan teknologi rekayasa minyak sawit menjadi biodiesel yang belum dimiliki Indonesia. Karena itu, pengembangan B100 tanpa dukungan teknologi dari mitra seperti ENI dinilai sulit.

Persoalan serupa, lanjut Fahmy, terlihat pada program hilirisasi batu bara menjadi gas dan bahan bakar minyak (BBM). Program tersebut dinilai masih jauh dari target.

Ia juga menyoroti klaim bahwa penerapan B50 dapat menghentikan impor solar. Menurut Fahmy, campuran 50% solar dalam B50 memang sudah dapat diolah di Kilang Balikpapan sehingga kebutuhan impor solar dapat ditekan.

Namun, proses tersebut tetap membutuhkan tambahan impor minyak mentah. Artinya, penurunan impor solar berpotensi diikuti kenaikan impor minyak mentah.

Risiko Ekspektasi Berlebihan

Fahmy menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seiring dengan terus diluncurkannya berbagai program hilirisasi dan transisi energi. Menurut dia, program-program tersebut berisiko menciptakan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kemampuan implementasinya.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peluncuran atau groundbreaking, tetapi juga kemampuan menjalankan program sesuai target dan dukungan teknologi yang diperlukan.

"Berbagai pencitraan Bahlil itu dikhawatirkan menjadi PHP atau pemberian harapan palsu, yang pada saatnya mengecewakan bagi Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com