Parpol Gagal Lakukan Kaderisasi

JAKARTA--Partai politik telah gagal melakukan kaderisasi karena tidak bertindak sebagai mesin politik dan pembangunan politik namun berperan sebagai sumber pendapatan melalui aksi politik transaksional.

Demikian disimpulkan dalam diskusi Imbas Prahara Parpol ke Politik di daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (27/2/2913). Turut jadi nara sumber pada diskusi itu di antaranya pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro dan Anggota DPD Parlindungan Purba.

Siti Zuhro melihat saat ini banyak parpol yang justru abal-abal. Menurutnya, seharusnya organisasi parpol yang baik itu dibukukan dan diadministrasikan dengan jelas dan secara transparan. Namun dalam kenyataannya, sejumlah parpol ternyata tidak memiliki sistem administrasi yang baik sehingga tidak bisa diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya melihat kita kurang serius membangun pilar demokrasi kita yakni parpol. Kenapa pilar utama demokrasi ini tidak melakukan tugas utamanya. Soal rekrutmen kader dan berikan pendidikan politik," kata Siti Zuhro. Menurutnya, bangunan parpol seolah-olah modern tetapi isinya justru tradisional karena sarat dengan sistem senioritas, KKN, feodal, dan birokratis.

Belum lagi, ujarnya, praktik politik transaksional yang sudah seharusnya dihapuskan di Indonesia. Menurutnya, persaingan di parpol harus berlangsung secara terbuka, tidak ditentukan dari pimpinan pusat sehingga bisa menghasilkan tokoh daerah yang berkualitas.

"Intinya persaingan itu hal wajar. Kontestasi itu harusnya boleh," kata Siti.

Sementara  Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengaku tidak melihat parpol sebagai mesin politik dan pembangunan politik namun dijadikan sumber pendapatan. Menurutnya, penentuan calon-calon kepala daerah yang terjadi selama ini justru bukan melalui proses transaksi ideologis, namun lebih bersifat transaksi uang.

Selain tidak demokratis dan bersifat transaksional, penentuan calon pimpinan daerah menjadi sangat sentralistik.

"Semua justru diputuskan oleh selera partai atau lebih khusus selera Ketua Umum. Parpol justru sangat tidak demokratis," kata Parlindungan. Menurutnya,  budaya politik yang baik harus dibangun di tengah era demokrasi. Seharusnya, ujarnya, ada sistem yang jelas sehingga penentuan calon kepala daerah bukan sekedar sesuai selera pimpinan parpol dan tidak bernuansa transaksional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.