Banjir, Majalengka Diusulkan Jadi Pusat Pemerintahan

JAKARTA—Anggota Komisi II DPR, Akbar Faizal mengatakan pemindahan pusat pemerintahan tidak lagi menjadi isu aktual meski Jakarta kembali dihantam banjir besar karena biaya pemindahan tersebut jauh lebih besar dari memperbaiki infrastruktur Ibukota.

Sedangkan anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia mengatakan bencana banjir ini semestinya semakin menyadarkan semua pihak bahwa DKI Jakarta memang sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan.

Dia mengusulkan Majalengka, Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan RI yang baru dengan alasan jaraknya dari Jakarta saat ini hanya sekitar 150 Km. Di samping itu kota kabupaten itu masih memiliki banyak banyak lahan kosong dengan infrastruktur yang baik.

“Dari segi biaya, jika dibandingkan dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa, jauh lebih murah,” ujarnya. Apalagi, ujarnya, di sana juga sudah ada bandar udara Kertajati sehingga bisa diperluas untuk menjadi bandara kelas internasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.