JAKARTA BANJIR: Pusat Pemerintahan Tak Perlu Dipindah

JAKARTA—Anggota Komisi II DPR, Akbar Faizal mengatakan pemindahan pusat pemerintahan tidak lagi menjadi isu aktual meski Jakarta kembali dihantam banjir besar karena biaya pemindahan tersebut jauh lebih besar dari memperbaiki infrastruktur Ibukota.

Menurut politisi Partai Hanura itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan alokasi penganggaran lebih besar pada sektor infrastruktur ketimbang berbicara soal anggaran rutin untuk menggaji pegawai negeri. Menurutnya, infrastruktur kota Jakarta harus terintegrasi dan tidak dibangun secara parsial dengan anggaran yang memadai.

“Hal terpenting yang perlu diiubah adalah visi pembangunan Jakarta yang harus berorientasi pada pembangunan infrasturktur, buka pada masalah gaji pegawai,” ujarnya, Kamis (17/1/2013).

Menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta sudah menjadi masalah nasional sehingga perlu dituntaskan dengan membenahi infrastrukturnya.

Sedangkan anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia mengatakan bencana banjir ini semestinya semakin menyadarkan semua pihak bahwa DKI Jakarta memang sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.