Suahasil Bantah Anggaran MBG Dipotong, Ini Penjelasannya

Dany Saputra
Dany Saputra Jum'at, 20 November 2026 09:57 WIB
Suahasil Bantah Anggaran MBG Dipotong, Ini Penjelasannya

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara./Antara-Maria Cicilia Galuh

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah adanya pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun kedua pelaksanaannya dalam APBN 2026. Menurutnya, penurunan pagu anggaran dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun merupakan dampak perbaikan tata kelola yang membuat kebutuhan pembiayaan program lebih efisien.

Penjelasan tersebut disampaikan Suahasil setelah pagu anggaran MBG 2026 mengalami penyesuaian di tengah dua kali pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Suahasil juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan politisi Partai Gerindra, Sudaryono, yang menjabat sebagai Kepala BGN sejak Juli 2026.

Meski terjadi dua kali pergantian pimpinan, Suahasil menyebut upaya pembenahan program MBG sudah berjalan sejak awal tahun. Perbaikan dilakukan mulai dari pengaturan pelaksanaan program hingga pengawasan terhadap satuan penyedia makanan.

"Jadi, bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada, tetapi dia menyesuaikan saja, karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien," ujarnya pada acara Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Suahasil Sebut Tata Kelola MBG Lebih Efisien

Suahasil menjelaskan sejumlah pembenahan telah diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya, program kini dilaksanakan setiap hari sekolah.

Pemerintah juga memberlakukan verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Selain itu, pelaksanaan program melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

BGN turut melakukan evaluasi secara ketat terhadap petugas program. Rangkaian perbaikan tersebut, menurut Suahasil, membuat pengelolaan MBG semakin baik sehingga kebutuhan anggarannya dapat ditekan.

Dengan demikian, penyesuaian pagu anggaran tidak dimaknai sebagai pemotongan program, melainkan sebagai konsekuensi dari tata kelola yang lebih efisien.

Realisasi Anggaran MBG Capai Rp173,21 Triliun

Berdasarkan realisasi hingga 31 Oktober 2026, anggaran MBG telah dibelanjakan sebesar Rp173,21 triliun. Program tersebut tercatat telah diterima oleh 58,2 juta orang.

Penyaluran MBG dilakukan melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN juga disebut telah membenahi sejumlah aspek tata kelola satuan pelayanan tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbarui kontrak untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Selain itu, ketepatan sasaran penerima manfaat diperkuat melalui pengecekan data di lapangan.

BGN juga memperluas jangkauan MBG ke wilayah prioritas. Lembaga yang didirikan sejak 2024 itu telah mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjangkau penerima manfaat di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Pembenahan tata kelola dan pemerataan jangkauan juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program.

Anggaran MBG 2027 Disiapkan Rp240,2 Triliun

Selain MBG, Suahasil mengklaim berbagai program prioritas pemerintah lainnya berjalan dengan baik sejak 2025. Program tersebut meliputi Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta revitalisasi sekolah dan rumah sakit.

Menurut Suahasil, pendanaan berbagai program prioritas tersebut, khususnya pada 2025, dapat dilakukan berkat efisiensi APBN sebesar Rp306,7 triliun. Efisiensi itu didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi awal Rp335 triliun.

Untuk 2027, pemerintah menganggarkan Rp240,2 triliun bagi program MBG. Anggaran tersebut disiapkan untuk menjangkau 72,46 juta penerima manfaat.

Dengan target penerima yang meningkat pada tahun depan, pelaksanaan program MBG akan tetap bergantung pada pengelolaan anggaran dan tata kelola penyaluran di lapangan. Pemerintah menyebut pembenahan yang dilakukan BGN menjadi salah satu faktor untuk menjaga efisiensi program.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online