KPK Periksa Sestama BNPB, Telusuri Mekanisme Penunjukan Vendor

Newswire
Newswire Jum'at, 20 November 2026 12:37 WIB
KPK Periksa Sestama BNPB, Telusuri Mekanisme Penunjukan Vendor

Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit (kiri), Bima Setiawan (kanan) dan beberapa tersangka dari pihak swasta berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026)./Antara-Fauzan/kye

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendalaman dilakukan saat penyidik memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial R sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan posisi R sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB. Dengan jabatan itu, R dinilai mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP).

“Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Budi, penelusuran mekanisme pengadaan tersebut penting karena penggunaan dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana diduga berkaitan dengan konflik kepentingan hingga praktik suap.

“Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” jelasnya.

KPK Telusuri Dugaan Suap Dana Siap Pakai BNPB

Kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.

Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian dari penyidikan KPK terhadap dugaan penyimpangan pengadaan yang menggunakan dana siap pakai BNPB.

KPK Sita Uang, Emas, dan Aset Kripto Rp5,47 Miliar

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut terdiri atas uang dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, serta aset kripto.

Rinciannya meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, serta 56 keping emas dengan total berat 133 gram yang nilainya mencapai Rp315,8 juta.

Penyidik juga menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta dan aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain penyitaan tersebut, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka dalam perkara ini.

KPK Koordinasi dengan Puspom TNI soal Dugaan Keterlibatan Anggota TNI

Di sisi lain, KPK telah menyampaikan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S dalam perkara tersebut.

Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam kasus korupsi di lingkungan BNPB.

Selanjutnya, pada 12 November 2026, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi.

Pemeriksaan terhadap Sestama BNPB berinisial R pada Kamis (19/11/2026) menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya mekanisme penunjukan langsung vendor yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online