IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit (kiri), Bima Setiawan (kanan) dan beberapa tersangka dari pihak swasta berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026)./Antara-Fauzan/kye
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendalaman dilakukan saat penyidik memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial R sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan posisi R sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB. Dengan jabatan itu, R dinilai mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP).
“Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Budi, penelusuran mekanisme pengadaan tersebut penting karena penggunaan dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana diduga berkaitan dengan konflik kepentingan hingga praktik suap.
“Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” jelasnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian dari penyidikan KPK terhadap dugaan penyimpangan pengadaan yang menggunakan dana siap pakai BNPB.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut terdiri atas uang dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, serta aset kripto.
Rinciannya meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, serta 56 keping emas dengan total berat 133 gram yang nilainya mencapai Rp315,8 juta.
Penyidik juga menyita tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta dan aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Selain penyitaan tersebut, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka dalam perkara ini.
Di sisi lain, KPK telah menyampaikan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S dalam perkara tersebut.
Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam kasus korupsi di lingkungan BNPB.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Sestama BNPB berinisial R pada Kamis (19/11/2026) menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya mekanisme penunjukan langsung vendor yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Eddy Soeparno mendorong penguatan regulasi iklim dan kesiapan pangan serta energi untuk menghadapi ancaman Super El Nino 2026.
Persib Bandung comeback dan menang 2-1 atas Bali United di GBLA. Dua gol Maung Bandung tercipta melalui Mariano Peralta dan Luka Menalo.
SMAN 1 Depok Sleman merayakan 50 tahun melalui Primordia Golden Festival dengan agenda alumni menginspirasi, kompetisi pelajar, hingga Fun Walk.
IEU-CEPA membuka peluang ekspor Indonesia ke Uni Eropa naik 57,76%. CSIS mengungkap tiga syarat agar target tersebut terealisasi.
Mario Aji finis ke-18 di Moto2 GP Portugal 2026 setelah red flag. Perebutan gelar juara dunia berlanjut ke seri terakhir di Valencia.