Bulog Terima 340 Aduan Penyelewengan Beras, 5 Mitra RPK Dicopot
Bulog menerima 340 aduan dugaan penyelewengan beras SPHP. Lima mitra RPK di Jakarta dicopot setelah terbukti melakukan pelanggaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. /[email protected]_sulaiman.
Harianjogja.com, JAKARTA—Produsen dan distributor besar yang terbukti memainkan harga pangan terancam sanksi denda hingga Rp1,5 miliar dan pidana penjara maksimal tujuh tahun. Pemerintah menegaskan penindakan akan menyasar pelaku usaha besar yang melakukan pelanggaran, bukan pedagang kecil.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memperingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan dalam perdagangan pangan. Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan toleransi kepada produsen maupun distributor besar yang sengaja mempermainkan harga demi meraih keuntungan dengan merugikan masyarakat.
“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Amran menekankan pengawasan dan penindakan harus diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan tata niaga pangan. Manipulasi harga dinilai dapat merusak mekanisme perdagangan, mengganggu stabilitas harga, sekaligus menambah beban masyarakat sebagai konsumen.
Dia juga meminta agar kebijakan penindakan tersebut tidak disalahartikan sebagai upaya mengganggu pedagang kecil. Menurutnya, sasaran pengawasan adalah produsen dan distributor besar yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan dipolitisasi. Ini khusus untuk distributor besar dan produsen besar yang mempermainkan harga. Pedagang kecil jangan diganggu. Kalau produsen dan distributor besar terbukti melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas. Tidak ada ampun. Ini perintah Bapak Presiden,” ujarnya.
Bapanas Terbitkan Surat Edaran Sanksi
Peringatan Amran tersebut sejalan dengan penerbitan Surat Edaran Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Surat edaran yang ditetapkan pada 10 November 2026 itu mengatur kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan harga sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang tercakup meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu.
Bagi pelaku usaha yang melanggar, ketentuan tersebut membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif secara bertahap. Bentuknya meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen.
Tidak hanya sanksi administratif, pelanggaran juga dapat berlanjut ke proses hukum pidana. Apabila hasil pengawasan menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas dapat melaporkannya kepada penyidik yang berwenang.
Sanksi pidana yang diatur berupa hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
Dalam surat edaran tersebut, Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kapolda, pangdam, kapolres, dan dandim ditetapkan sebagai pihak yang melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.
Para pejabat tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Bapanas juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan harga pangan karena pemerintah telah mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun pada 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bulog menerima 340 aduan dugaan penyelewengan beras SPHP. Lima mitra RPK di Jakarta dicopot setelah terbukti melakukan pelanggaran.
Pulga Vidal mencatat 101 laga di Indonesia. Gelandang PSIM itu mengungkap gol ke gawang Persebaya sebagai momen paling berkesan.
PAD Sleman 2026 ditargetkan Rp1,716 triliun. Namun, realisasi BPHTB baru sekitar Rp300 miliar dari target Rp400 miliar.
Cek 20 rute Trans Jogja 2026, lengkap dengan daftar halte, tarif mulai Rp500, jam operasional, dan cara pembayaran.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 17 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
SIM Keliling Bantul Selasa 17 November 2026 hadir di MPP Kompleks Pemda 2 Manding. Cek jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM.