Prabowo-Gibran Siapkan 26 Proyek Hilirisasi, Serap 37.833 Tenaga Kerja

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyiapkan 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan. Proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja sekaligus memperkuat industri nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Dalam pelaksanaannya, Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi yang terbagi dalam dua fase. Investasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Ekspor Batu Bara dan Sawit Diatur melalui Satu Pintu

Selain menggenjot investasi hilirisasi, pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.

Pada 2025, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional.

Penerapan kebijakan ekspor satu pintu dilakukan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan perdagangan, mencegah pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan pengawasan atas perdagangan komoditas strategis sekaligus memperbaiki tata kelola penerimaan dari aktivitas ekspor.

Restrukturisasi BUMN Hemat Biaya Rp50 Triliun

Di sektor badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah melakukan penataan dan konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja perusahaan. Dalam proses tersebut, sebanyak 328 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari penyederhanaan struktur 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya didata.

Kurnia menyebut restrukturisasi tersebut menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan itu berasal, antara lain, dari pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.

"Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026," ujarnya.

Target tersebut menunjukkan bahwa penataan kelembagaan BUMN tidak hanya diarahkan pada penyederhanaan struktur perusahaan, tetapi juga pengurangan beban operasional. Pemerintah berharap efisiensi tersebut dapat terus meningkat hingga akhir 2026.

Bursa Mineral Indonesia Ditargetkan Beroperasi pada 2027

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme perdagangan mineral dan komoditas strategis melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Lembaga tersebut direncanakan berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembentukan BMKS diarahkan untuk menciptakan perdagangan komoditas yang lebih transparan sekaligus menyediakan harga referensi domestik. Mekanisme tersebut juga ditujukan untuk mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Dengan adanya bursa tersebut, pemerintah menargetkan tata kelola perdagangan mineral dan komoditas strategis menjadi lebih transparan dan memiliki acuan harga di dalam negeri.

Hilirisasi dan Efisiensi Jadi Agenda Penguatan Ekonomi

Berbagai kebijakan tersebut mencakup pengembangan industri hilir, pengawasan ekspor, konsolidasi BUMN, hingga pembentukan bursa komoditas strategis. Pemerintah menempatkan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat industri nasional dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

Investasi hilirisasi senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja menjadi salah satu agenda utama. Sementara itu, penataan BUMN dan penguatan tata kelola ekspor diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi aktivitas ekonomi.

Melalui rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah mendorong agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diperdagangkan sebagai komoditas mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara