Prabowo Targetkan Gambut Bebas Kebakaran, 500 KHG Mulai Dipetakan

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk mengidentifikasi kawasan kritis yang membutuhkan pemulihan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut di seluruh Indonesia.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan pemetaan diperlukan untuk mengetahui kondisi setiap kawasan hidrologis gambut, terutama wilayah yang mengalami kerusakan dan berulang kali terbakar. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas pemulihan ekosistem gambut.

"Ada sekitar 500-an Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang akan kita petakan. Seperti daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki kategori kritis dan sangat kritis, KHG juga akan kita petakan," ujarnya seusai menghadiri pelantikan pejabat pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Satyawan, pemerintah mengharapkan jumlah kejadian kebakaran menurun secara bertahap, terutama di kawasan yang selama ini berulang kali mengalami karhutla. Namun, sasaran yang ditetapkan Presiden mencakup seluruh kawasan gambut di Indonesia.

"Arahan Presiden adalah tidak ada lagi kebakaran di gambut. Tentu saja, targetnya untuk seluruh Indonesia," katanya.

Satyawan menambahkan, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman setelah api muncul. Perlindungan dan pemulihan ekosistem perlu dilakukan secara terencana dengan dukungan pemetaan risiko serta koordinasi lintas lembaga.

BPGMN Kembangkan Teknologi untuk Deteksi Dini Karhutla

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto mengatakan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung pemantauan lapangan, mendeteksi potensi kebakaran, menganalisis penyebabnya, hingga menyusun proyeksi risiko.

Pemerintah berharap pengembangan teknologi memungkinkan potensi kebakaran diprediksi hingga tiga hari sebelum kejadian. Meski demikian, Sriyanto mengakui belum dapat memastikan apakah teknologi dengan kemampuan tersebut sudah tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau bisa, kita berharap ada prediksi hingga tiga hari sebelumnya. Saya belum yakin teknologi yang bisa memprediksi kebakaran hingga tiga hari sebelumnya di seluruh Indonesia sudah tersedia. Namun, setidaknya teknologi yang sudah dikembangkan bisa membantu kita mengetahui potensi kebakaran sedini mungkin," ujarnya.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian ialah kondisi muka air gambut yang berada di bawah 40 sentimeter. Menurut Sriyanto, kondisi tersebut perlu direspons melalui langkah mitigasi yang didukung pemantauan gambut secara terperinci agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran terjadi.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan gambut. Data pemantauan juga diharapkan membantu pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Selain untuk mendeteksi potensi kebakaran, teknologi akan dimanfaatkan untuk memetakan dampak karhutla terhadap masyarakat. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan evakuasi, lokasi aman, dan jalur evakuasi ketika risiko kebakaran dinilai tinggi.

Perlindungan Gambut dan Mangrove Libatkan Masyarakat

Sriyanto menegaskan pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan kolaborasi lintas lembaga serta partisipasi masyarakat. Penanganan karhutla, menurutnya, merupakan persoalan lintas disiplin yang membutuhkan dukungan ahli dari berbagai bidang dan pembelajaran dari program restorasi gambut yang telah dijalankan sebelumnya.

BPGMN menetapkan perlindungan dan pemulihan sebagai dua fokus utama, baik untuk ekosistem gambut maupun mangrove yang mengalami kerusakan. Pada kawasan mangrove, pengembangan kegiatan ekonomi juga didorong melalui perikanan yang tidak merusak ekosistem, pariwisata, serta kegiatan lain yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Peran masyarakat desa dinilai penting dalam mencegah kerusakan kedua ekosistem tersebut. Sriyanto menyoroti praktik pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan yang masih dilakukan masyarakat.

Karena itu, BPGMN akan mendorong penyuluhan dan pendampingan agar masyarakat terlibat langsung dalam perlindungan ekosistem. Pendekatan tersebut juga diarahkan agar warga memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sagu dan Jelutung Jadi Pilihan Ekonomi di Lahan Gambut

Upaya menjaga kelestarian lingkungan, menurut Sriyanto, perlu berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Di kawasan gambut, pemerintah akan mendorong penanaman komoditas yang sesuai dengan karakteristik ekosistem, seperti sagu dan jelutung, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada komoditas yang membutuhkan banyak air.

Sagu diharapkan memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Sementara itu, jelutung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku permen karet.

"Masyarakat harus langsung merasakan manfaat ekonomi dari penanaman sagu di lahan gambut. Selain itu, ada jelutung yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku permen karet," katanya.

Melalui pemetaan sekitar 500 KHG, pengembangan teknologi deteksi dini, pembangunan sekat kanal, serta pelibatan masyarakat, BPGMN menyiapkan sejumlah pendekatan untuk mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem. Upaya tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebakaran di kawasan gambut di seluruh Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com