Update Korban Banjir Nepal-China: 1.280 Tewas, 5.620 Masih Hilang
Banjir bandang Nepal-China menewaskan 1.280 orang dan membuat lebih dari 5.620 orang hilang. Operasi pencarian memasuki pekan kedua.
Foto ilustrasi kapal tanker pengangkut minyak dan gas alam cair. - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA — Rencana menjadikan jalur pipa minyak melalui Suriah sebagai alternatif Selat Hormuz dinilai sulit terealisasi dalam waktu dekat. Biaya proyek yang sangat besar, persoalan keamanan, hingga minimnya minat investor menjadi sejumlah kendala utama.
Mantan Kepala Pengadaan BOTA, perusahaan energi negara Turki, Ali Arif Akturk, menilai wacana pembangunan atau pemulihan jalur pipa yang melintasi Suriah belum memperhitungkan berbagai persoalan teknis di lapangan.
Akturk mengatakan jalur pipa Kirkuk-Baniyas membutuhkan biaya besar jika hendak dibangun kembali. Nilainya bahkan diperkirakan mencapai US$15 miliar atau sekitar Rp245 triliun.
"Pembicaraan bahwa pipa darat dapat menggantikan Selat Hormuz mengabaikan realitas teknis. Pembangunan kembali dan perawatan pipa Kirkuk-Baniyas diperkirakan menelan biaya hingga 15 miliar dolar AS (sekitar Rp245 triliun), lebih mahal daripada membangun jalur baru dari awal," ujar Akturk dalam wawancara khusus dengan RIA Novosti.
Menurut dia, pembangunan jalur pipa baru juga tidak bisa dilakukan secara cepat. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima tahun.
Rentang waktu tersebut dianggap tidak sebanding dengan cepatnya perubahan situasi konflik di kawasan. Akturk memperkirakan konflik di Selat Hormuz justru dapat berakhir sebelum proyek pipa tersebut selesai.
Jika konflik berlangsung lebih dari lima tahun, menurutnya, perekonomian global akan menghadapi dampak yang jauh lebih serius.
Keamanan Suriah Jadi Kendala
Selain persoalan biaya dan waktu pembangunan, kondisi keamanan di Suriah juga menjadi hambatan besar. Situasi yang belum kondusif dinilai dapat meningkatkan kebutuhan biaya operasional sekaligus pengamanan infrastruktur pipa.
"Proyek lintas negara semacam ini membutuhkan komitmen internasional dan jaminan dari negara penerima," tegas Akturk.
Ia menilai Suriah saat ini belum memiliki pemerintahan dengan otoritas yang cukup kuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi proyek strategis lintas negara tersebut.
Kondisi itu juga membuat lembaga keuangan internasional dinilai tidak akan mudah mengucurkan investasi miliaran dolar AS tanpa adanya kepastian keamanan.
Dari sisi ekonomi, biaya pengiriman minyak melalui Suriah diperkirakan setidaknya dua kali lebih mahal dibandingkan pengiriman melalui jalur pipa Kirkuk-Ceyhan.
Keberadaan jalur pipa melalui Suriah juga berpotensi menjadi pesaing langsung bagi pipa Kirkuk-Ceyhan. Karena itu, Pemerintah Ankara diyakini tidak akan memberikan dukungan terhadap proyek tersebut.
Trump Dorong Jalur Darat
Wacana menjadikan jalur darat melalui Suriah sebagai alternatif Selat Hormuz mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap penggunaan rute tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengeklaim Selat Hormuz akan kehilangan peran vital sebagai salah satu jalur perdagangan dunia dalam dua tahun mendatang.
Bessent bahkan menyebut Selat Hormuz berpotensi berubah menjadi jalur perairan yang "tidak bernilai".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Banjir bandang Nepal-China menewaskan 1.280 orang dan membuat lebih dari 5.620 orang hilang. Operasi pencarian memasuki pekan kedua.
Meskipun situasi ekonomi nasional dan regional saat ini masih belum stabil, perekonomian di Kabupaten Magelang masih tertolong dengan belanja lokal
Gempa M3,5 mengguncang selatan Bantul, Sabtu (5/9/2026) pagi. BMKG mencatat pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 14 km.
Pakar Turki menilai pipa minyak melalui Suriah sulit menggantikan Selat Hormuz karena biaya tinggi, keamanan, dan minimnya investor.
Harga emas Pegadaian hari ini, Sabtu 5 September 2026, mencakup Antam, UBS, dan Galeri 24 lengkap dengan harga buyback.
Kemlu memastikan dampak kabut asap karhutla lintas negara ditangani melalui kerja sama ASEAN dan koordinasi dengan negara tetangga.