Tata Kelola MBG Dibenahi, Kebutuhan Anggaran Dipastikan Menyusut

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah mulai membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Pembenahan tersebut diyakini akan membuat kebutuhan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyusut dari proyeksi sebelumnya, seiring digitalisasi sistem, validasi ulang penerima manfaat, dan refocusing program.

Optimisme itu mengemuka setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Pelantikan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 B Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Pergantian pucuk pimpinan di BGN dipandang bukan sekadar pergantian figur. Pemerintah melihat momentum tersebut sebagai langkah memperkuat fondasi tata kelola program bernilai ratusan triliun rupiah yang akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Pada hari pertama menjabat, Sudaryono langsung menggelar rapat internal di Kantor BGN dengan fokus utama membenahi tata kelola MBG yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan. Dia mengakui terdapat praktik yang belum sesuai dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program.

"Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain," katanya usai dilantik di Istana Negara.

Sudaryono menilai perbaikan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat. Sistem kerja yang selama ini masih dilakukan secara manual akan didorong menjadi berbasis digital agar setiap proses dapat diawasi secara terbuka.

"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.

Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan. Sudaryono menegaskan dirinya maupun keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Dia bahkan meminta masyarakat melaporkan apabila ada pihak yang mengatasnamakan keluarga atau kedekatannya untuk memperoleh keuntungan dari pelaksanaan MBG. Seluruh penyelesaian persoalan, lanjutnya, akan dilakukan melalui mekanisme resmi dan transparan, bukan melalui pendekatan personal.

Kebutuhan Anggaran Berpeluang Turun

Pembenahan tata kelola MBG diyakini berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah melihat adanya peluang penurunan kebutuhan anggaran setelah dilakukan pembenahan manajemen di BGN dan validasi ulang data penerima manfaat.

"Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Meski demikian, dia menegaskan penurunan anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program unggulan tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan kebutuhan anggaran MBG tidak lagi mengacu pada proyeksi awal sebesar Rp268 triliun. Menurutnya, pembenahan tata kelola, peninjauan ulang insentif, serta refocusing sasaran akan menurunkan kebutuhan anggaran.

"Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya misalnya tadi lah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing. Kan otomatis nanti efisiensinya akan mengikuti. Jadi kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak 268 [triliun], sudah jauh berkurang," katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

Agustina belum mengungkap angka final kebutuhan anggaran karena proses evaluasi masih berjalan. Presiden Prabowo sebelumnya memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyelesaikan pembenahan tata kelola dalam rapat terbatas mengenai ketahanan pangan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memilih menunda evaluasi anggaran BGN hingga kepemimpinan baru menyelesaikan proses konsolidasi internal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pembahasan yang semula dijadwalkan berlangsung pada pekan ini harus dijadwal ulang setelah pergantian Kepala BGN.

"Belum, saya nanti ketemu ketua MBG yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Keputusan tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin menetapkan kebutuhan anggaran baru sebelum memperoleh gambaran utuh mengenai hasil pembenahan tata kelola yang tengah dilakukan BGN.

Evaluasi Harus Ukur Dampak Ekonomi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai evaluasi anggaran MBG tidak boleh hanya berorientasi pada penghematan fiskal. Pemerintah diminta menguji efektivitas program, mulai dari ketepatan sasaran, kualitas layanan, hingga dampak ekonominya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi anggaran MBG merupakan keputusan yang tepat, tetapi harus dilakukan secara mendalam.

"Ini, justru menurut saya harus dilakukan itu. Pak Purbaya apa yang dilakukan ya betul-betul harus deep atau mendalam untuk mengevaluasinya. Tidak sekadar dari angka, tapi impact-nya," kata Rizal kepada Bisnis, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan evaluasi tidak berhenti pada efisiensi anggaran, melainkan juga mengukur manfaat nyata program bagi masyarakat dan perekonomian.

"Kalau kemudian pagunya diturunkan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, kemudian mau diturunkan lagi atau dievaluasi lagi, saya kira memang harus dilakukan. Tapi orientasinya jangan hanya orientasi pada penyerapan atau pemotongan, tetapi harus diuji value for money-nya."

Rizal menjelaskan ukuran keberhasilan program harus mencakup biaya per porsi makanan, ketepatan penerima manfaat, kualitas gizi, keamanan pangan, potensi kebocoran anggaran, hingga kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.

"Biaya per porsinya, ketepatan penerimanya misalnya, atau kualitas gizinya, keamanan pangannya, kebocorannya, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tidak hanya ekonomi di level mikro atau level lokal, tapi juga ke level makronya," katanya.

Dia juga mendukung langkah pemerintah melakukan efisiensi pada belanja pendukung maupun perjalanan dinas yang dinilai tidak produktif mengingat ruang fiskal pemerintah saat ini semakin terbatas.

"Efisiensi belanja pendukung dan juga SPPD yang tidak efektif harusnya dilakukan dengan segera karena situasi fiskal kita sangat-sangat sempit. Tapi jangan mengurangi mutu makanan maupun kelompok prioritasnya."

Lebih lanjut, Rizal menilai evaluasi MBG perlu dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga agar menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif. BGN tidak dapat bekerja sendiri karena program tersebut juga berkaitan dengan aspek kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga pengawasan.

Dia mencontohkan Kementerian Kesehatan dapat berperan dalam mengevaluasi kualitas gizi dan keamanan pangan, sementara Kementerian PPN/Bappenas berkontribusi pada aspek perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, pengawasan independen juga dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas.

Rizal menambahkan apabila MBG tetap menjadi program prioritas nasional, manfaat sosial dan ekonominya harus dapat diukur secara kuantitatif sehingga penggunaan anggaran publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau misalnya MBG ini dipertahankan, maka manfaat sosial ekonominya juga harus terukur secara kuantitatif dan anggarannya juga tidak boleh menjadi cek kosong tanpa akuntabilitas dan transparansi yang baik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara