Program Bedah Rumah BSPS Bakal Ditingkatkan di Enam Provinsi

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana meningkatkan secara signifikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak sekaligus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Enam provinsi yang menjadi prioritas peningkatan Program BSPS meliputi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu. Penetapan wilayah tersebut didasarkan pada hasil evaluasi Kementerian PKP yang menunjukkan masih tingginya kebutuhan perbaikan rumah di daerah-daerah tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pemerintah telah membahas peningkatan pelaksanaan program tersebut berdasarkan hasil evaluasi internal.

"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Ara, Program BSPS menjadi salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain membantu memperbaiki rumah tidak layak huni, program tersebut juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah baru secara swadaya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Kementerian PKP juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program BSPS agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperbarui data penerima bantuan melalui sistem digital Go PKP.

Selain meningkatkan pelaksanaan program di sejumlah daerah, Kementerian PKP juga mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2027 untuk mendukung pelaksanaan Program BSPS atau bedah rumah sebanyak 2 juta unit. Program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni beserta lingkungan permukiman yang lebih baik.

Penguatan tata kelola Program BSPS juga dilakukan melalui mekanisme pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Sistem tersebut diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Pada 2026, kuota Program BSPS meningkat tajam menjadi 400.000 unit, jauh lebih tinggi dibandingkan 45.000 unit pada 2025. Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mempercepat pelaksanaan program bedah rumah di berbagai daerah, termasuk enam provinsi yang menjadi prioritas peningkatan pelaksanaan BSPS.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara