Anggaran MBG Dipangkas Rp68 Triliun, Pengawasan Diperketat

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah kembali membuka peluang efisiensi anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski akan ada penghematan lanjutan, kualitas menu dipastikan tetap terjaga dan tidak mengalami pengurangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan itu, BGN melaporkan adanya potensi penghematan anggaran yang dinilai cukup signifikan.

“Kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa efisiensi tidak akan berdampak pada kualitas maupun porsi makanan dalam program MBG. Pemerintah justru memastikan bahwa standar gizi tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaikin. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga menyoroti aspek pengawasan program di daerah yang dinilai masih menjadi tantangan utama. Dalam laporan BGN, kendala operasional di lapangan terutama berkaitan dengan monitoring pelaksanaan di tingkat daerah.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap turun langsung melalui jaringan pegawainya di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai standar dan penggunaan anggaran tetap terkendali.

“Saya bilang begini, kalau begitu ya udah. Yang nguasain di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” katanya.

Purbaya juga menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi selama tidak menghambat keberlanjutan program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Saya setuju (efisiensi) apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun atau berkurang Rp68 triliun. Meski sudah mengalami penyesuaian, peluang penghematan tambahan masih terbuka seiring upaya optimalisasi pelaksanaan program di lapangan.

Dengan strategi efisiensi dan penguatan pengawasan, pemerintah berharap program MBG tetap efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara