KPK Minta Usulan Badan Pengelola Aset Rampasan Dikaji Efektivitasnya
KPK memantau usulan pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset dan meminta efektivitasnya dikaji.
ANTARA/HO-Mukhamad Misbakhun
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengingatkan seluruh elit partai politik (parpol) agar bersikap lebih dewasa dalam menyikapi dinamika politik nasional yang berkembang saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik dengan menghindari narasi yang berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.
Menurut Misbakhun, kondisi politik yang dinamis menuntut para elit untuk tampil sebagai penyejuk, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang provokatif. Ia menegaskan bahwa peran partai politik bukan hanya soal kompetisi kekuasaan, tetapi juga menjaga kepentingan bangsa secara lebih luas.
Elite Parpol Jadikan Teladan
“Tugas seluruh elit politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat,” ujarnya di Jakarta, Minggu (21/6/2026)
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi sikap dari partai politik dalam merespons kebijakan pemerintah. Menurutnya, sikap ambigu atau “dua kaki” hanya akan menimbulkan ketidakjelasan arah politik dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Misbakhun menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun, kritik yang disampaikan harus tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan tidak memanaskan situasi.
“Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program yang bermasalah. Itu tidak elegan,” katanya.
Ia menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak mengenal oposisi formal, setiap partai tetap perlu menunjukkan posisi politik yang jelas, apakah berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Kedepankan Politik Kebangsaan
Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik, Misbakhun meminta agar semua pihak mengedepankan politik kebangsaan. Menurutnya, tantangan nasional saat ini tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan membutuhkan kolaborasi dan gagasan dari seluruh kekuatan politik.
“Kita butuh politik yang berwawasan kebangsaan, yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan politik praktis,” tegasnya.
Pernyataan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elit politik untuk menjaga ruang publik tetap sehat, stabil, dan produktif dalam mendukung pembangunan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memantau usulan pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset dan meminta efektivitasnya dikaji.
Sri Mulyani ditunjuk sebagai Ketua Bersama pengisian dana IDA22 Bank Dunia untuk memimpin dukungan pembiayaan bagi negara berpendapatan rendah.
Kebakaran lahan di Gunungkidul melonjak menjadi 28 kasus hingga Agustus 2026. Dua lansia meninggal dan 20,7 hektare lahan terbakar.
Bakom menyebut program Jargas membantu rumah tangga menghemat hingga Rp900.000 per tahun sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penggantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Kemenhub mencatat kemacetan menimbulkan kerugian Rp77 triliun per tahun. Pemerintah mempercepat proyek transportasi massal di 20 kawasan perkotaan.