Prabowo Sebut KDMP Perkuat Pasokan Komoditas dan Tekan Inflasi

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi penghubung rantai pasok komoditas dari pusat hingga tingkat desa. Keberadaan KDMP diharapkan mampu mempercepat distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui penyaluran hasil pertanian yang lebih efisien.

Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDMP telah beroperasi di berbagai daerah. Selain memperpendek rantai distribusi, program ini juga diproyeksikan membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih luas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari rentenir.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keberadaan KDMP menjadi langkah strategis dalam membangun rantai pasok nasional yang terintegrasi dari pusat hingga desa.

"Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya rantai pasok dari pusat sampai ke desa," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Presiden, KDMP akan memudahkan penyaluran hasil pertanian dari berbagai daerah serta membantu mencegah penimbunan komoditas pada masa-masa tertentu. Melalui sistem distribusi yang lebih terintegrasi, pemerintah juga berharap pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih optimal.

Distribusi komoditas dari wilayah yang mengalami surplus nantinya dapat lebih mudah disalurkan ke daerah yang membutuhkan sehingga ketersediaan barang di pasaran tetap terjaga.

Prabowo menjelaskan setiap KDMP akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari gudang penyimpanan, ruang pendingin, kendaraan angkut, gerai komoditas, layanan penjualan obat generik, hingga penyaluran barang-barang bersubsidi kepada masyarakat.

Selain itu, KDMP diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi hasil pertanian sehingga petani dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil produksinya.

Pemerintah juga menilai keberadaan koperasi tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap rentenir yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 15.845 unit KDMP telah selesai dibangun. Sementara itu, sebanyak 19.539 koperasi lainnya masih berada dalam tahap pembangunan.

Di sisi lain, Menteri Desa, Yandri Susanto, menegaskan kehadiran KDMP tidak akan menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat perekonomian desa.

"Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling meniadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan," kata Yandri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan fokus usaha BUMDes dan KDMP memiliki karakteristik yang berbeda. Selama ini BUMDes lebih banyak mengembangkan unit usaha yang menjadi kekhasan desa, seperti desa wisata, pasar desa, pengelolaan air bersih, hingga berbagai layanan umum lainnya.

Sementara itu, KDMP lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat melalui penyediaan bahan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, serta menjadi agregator hasil pertanian maupun kerajinan yang dihasilkan warga desa.

Sebagai contoh, desa yang mengembangkan sektor pariwisata melalui BUMDes nantinya dapat didukung oleh KDMP melalui penyediaan berbagai kebutuhan barang dan komoditas yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi desa.

Yandri memastikan kehadiran KDMP juga tidak akan mematikan usaha kecil yang telah berkembang di desa. Pemerintah akan mengatur pola pengelolaannya agar seluruh pelaku usaha tetap memperoleh ruang untuk berkembang secara bersama-sama.

"Insyaallah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung-warung kelontong yang ada desa, nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat," kata Yandri.

Kolaborasi antara KDMP dan BUMDes diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi desa, memperluas akses pasar bagi hasil produksi masyarakat, serta menghadirkan distribusi kebutuhan pokok yang lebih merata hingga ke pelosok Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara