BGN Minta Kepala Daerah Kawal Rantai Pasok Program MBG

Harianjogja.com, SERANG — Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh kepala daerah memperkuat pengawasan rantai pasok bahan pangan guna memastikan kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai krusial tidak hanya untuk keberhasilan program, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan di daerah.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan peran gubernur, bupati, hingga wali kota sangat penting dalam menjamin ketersediaan bahan baku di wilayah masing-masing. Dengan rantai pasok yang terjaga, kebutuhan dapur MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, program ini dirancang untuk menyerap hasil produksi lokal. Dari total alokasi anggaran Rp15.000 per porsi, sekitar Rp10.000 dialokasikan khusus untuk pembelian bahan pangan. Skema ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha sektor pangan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, pelaksanaan MBG wajib melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memprioritaskan produk lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BGN juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pemerintah daerah dalam mengatur distribusi pangan. Pengelolaan yang tepat diperlukan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga di pasar lokal atau memicu inflasi.

Selain aspek distribusi, pengawasan terhadap operasional dapur menjadi perhatian utama. Dadang menegaskan bahwa seluruh mitra pelaksana harus mematuhi standar higienitas dan kualitas gizi yang telah ditetapkan. Proses memasak bahkan diinstruksikan dimulai sejak dini hari untuk menjaga kesegaran makanan.

Komposisi menu juga harus memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, dan serat dalam proporsi yang tepat. Untuk menjamin kualitas, BGN mendorong keterlibatan tenaga profesional, termasuk koki berpengalaman.

BGN tidak ragu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Bahkan, salah satu dapur MBG di wilayah Kota Cilegon telah ditutup karena tidak memenuhi standar operasional.

Untuk meningkatkan transparansi, BGN juga mendorong pengembangan platform digital yang memungkinkan pemantauan program secara real-time. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat mengawasi distribusi makanan, jumlah penerima manfaat, hingga menu harian yang disajikan kepada siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Dengan pengawasan yang terintegrasi dan rantai pasok yang kuat, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara