Gugatan Roy Suryo soal KUHP dan UU ITE Ditolak MK

Harianjogja.com, JAKARTA—Upaya pengujian sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diajukan Roy Suryo Notodiprojo dan kawan-kawan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/3/2026). Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 dan diputus bersamaan dengan dua perkara lain yang memiliki substansi serupa.

“Mengadili, menyatakan permohonan Nomor 47/PUU-XXIV/2026, Nomor 50/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 56/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai permohonan para pemohon tidak memiliki rumusan tuntutan yang jelas.

Suhartoyo menjelaskan, dalam petitum angka dua hingga angka enam yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan pada bagian alasan permohonan mengenai dasar permintaan agar sejumlah norma hukum tersebut hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis.

Sementara itu, subjek hukum lain yang berada dalam ruang lingkup norma yang diuji tidak diminta untuk dikecualikan sehingga tetap diberlakukan secara umum.

Akibatnya, penafsiran norma yang dimohonkan oleh para pemohon dalam petitum tersebut dinilai hanya ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.

Padahal, menurut Mahkamah, apabila suatu norma dimaknai seperti yang diminta pemohon, maka penafsiran tersebut seharusnya berlaku secara umum atau erga omnes.

Mahkamah juga menilai tidak terdapat argumentasi konstitusional yang menjelaskan mengapa norma yang diuji dianggap bermasalah secara khusus bagi akademisi, peneliti, atau aktivis.

Selain itu, MK juga menyoroti petitum angka tujuh hingga sembilan yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lain menggunakan kata “juncto” dan kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mahkamah, model perumusan petitum tersebut tidak lazim serta sulit dipahami maksud dan tujuannya.

“Menurut Mahkamah, merupakan petitum selain tidak lazim dan juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya dalam hal ini apakah para pemohon hendak menguji kedua norma yang dijunctokan tersebut,” ujar Suhartoyo.

Jika memang kedua norma tersebut hendak diuji sekaligus, Mahkamah menilai seharusnya permohonan itu dirumuskan dalam petitum tersendiri.

Hal tersebut serupa dengan cara perumusan pada petitum angka dua hingga enam yang secara jelas menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu permohonan.

“Dalam konteks permohonan a quo model perumusan petitum angka tujuh sampai angka sembilan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para pemohon,” kata Suhartoyo.

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Roy Suryo Notodiprojo bersama Tifauzia Tyassuma dan Rismon Hasiholan.

Mereka mengajukan pengujian terhadap sejumlah pasal dalam KUHP dan UU ITE karena merasa dikriminalisasi.

Ketiganya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka terkait penelitian mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Saat ini mereka berstatus tersangka dugaan pencemaran nama baik yang ditangani penyidik di Polda Metro Jaya.

Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji meliputi Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP lama, Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) KUHP baru, serta Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara