Penjualan Mobil Naik 15,8 Persen, GIIAS 2026 Optimistis Dongkrak Pasar
Penjualan mobil wholesales semester I 2026 naik 15,8% menjadi 436.564 unit. Gaikindo optimistis GIIAS 2026 mendorong pertumbuhan industri otomotif.
Gedung KPK- ilustrasi/Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait dugaan pemindahan uang hasil korupsi senilai Rp5,19 miliar. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pegawai Bea Cukai berinisial SA diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa (10/3/2026).
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama SA selaku aparatur sipil negara pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Menurut catatan KPK, SA telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.16 WIB untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.
SA sebelumnya disebut memindahkan uang sekitar Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah aman di Jakarta menuju rumah aman lain di Ciputat di Tangerang Selatan, Banten. Uang tersebut diduga berasal dari praktik korupsi di sektor kepabeanan dan cukai.
Dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Bea Cukai ini, KPK juga memanggil dua pegawai dari PT Blueray Cargo berinisial DK dan DH untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pada hari yang sama, KPK mengungkapkan bahwa salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.
Sehari kemudian, tepatnya pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari total 17 orang yang diamankan dalam OTT tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW atau tiruan di lingkungan Bea Cukai.
Para tersangka tersebut terdiri atas Rizal (RZL) yang menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).
Selain pejabat Bea Cukai, KPK juga menetapkan tiga pihak dari perusahaan swasta sebagai tersangka, yakni pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).
Perkembangan penyidikan kemudian berlanjut pada 26 Februari 2026 ketika KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.
Selanjutnya pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai setelah menemukan uang sebesar Rp5,19 miliar dalam lima koper yang disita dari rumah aman di Ciputat di Tangerang Selatan, Banten.
Temuan uang Rp5,19 miliar dalam kasus dugaan korupsi Bea Cukai tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan KPK untuk menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi di sektor kepabeanan dan cukai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Penjualan mobil wholesales semester I 2026 naik 15,8% menjadi 436.564 unit. Gaikindo optimistis GIIAS 2026 mendorong pertumbuhan industri otomotif.
Ketua KPK menyatakan masih terlalu dini membahas pengambilalihan perkara yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Mekanisme supervisi tetap mengikuti aturan.
Rupiah menguat ke Rp18.091 per dolar AS setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dan memproyeksikan ekonomi tetap tumbuh.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota rampung menjelang MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 dan siap digunakan.
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Polisi menyelidiki ledakan di MAN 3 Padang yang diduga melibatkan seorang pelajar. Tidak ada korban jiwa dan motif masih didalami.