Catat, Ini Poin Penting Haji 2026, Perubahan Kuota hingga Pola Tunggu
Sistem haji 2026 berubah, kuota berbasis daftar tunggu diterapkan untuk pemerataan dan transparansi layanan jamaah.
Ilustrasi Ibadah Haji - StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 hijriah atau 2026 memasuki fase krusial dengan dimulainya pelatihan petugas haji berbasis semi militer, sebagai upaya memperkuat kesiapan fisik, disiplin, dan ketangguhan sumber daya manusia.
Kementerian Haji dan Umrah menerapkan pola pelatihan tersebut dalam program fasilitator training of trainer (ToT) bagi petugas haji yang telah berlangsung pada 5–8 Januari 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pola semi militer dipilih untuk memastikan petugas memiliki daya tahan dan kesiapan mental dalam menghadapi medan tugas di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan menjelaskan bahwa pendekatan ini bukan tanpa alasan.
“Kenapa lakukan semi militer, karena petugas haji memerlukan fisik siap, disiplin yang siap, dan pemahaman medan bagi petugas haji kita,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).
Irfan menegaskan, pembinaan petugas haji tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelayanan. Kementerian Haji dan Umrah juga menekankan penguatan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kompetensi layanan agar petugas mampu merespons dinamika di lapangan secara profesional.
Adapun pendidikan dan pelatihan bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan digelar secara luring pada 10–30 Januari 2026, kemudian dilanjutkan secara daring pada 2–8 Februari 2026. Dari total 4.418 petugas haji, sebanyak 4.377 orang telah terinput dalam sistem Masar Nusuk.
Tahun ini juga menjadi tonggak baru karena penyelenggaraan ibadah haji untuk pertama kalinya dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk pada Agustus 2025. Perubahan struktur ini membawa orientasi baru dalam pengelolaan layanan haji.
Dalam pelaksanaan haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah menempatkan kualitas layanan serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai pijakan utama, sehingga pembinaan petugas melalui pola semi militer menjadi bagian dari upaya membangun layanan yang tangguh dan berintegritas. “Kami sadari, haji adalah amanah besar, menuntut integritas kesungguhan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu Allah,” kata Irfan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Sistem haji 2026 berubah, kuota berbasis daftar tunggu diterapkan untuk pemerataan dan transparansi layanan jamaah.
Kasus dugaan korupsi mesin susu DIY disorot. Proyek Rp4,62 miliar belum bisa dimanfaatkan, Kejati sita 35 dokumen.
Zico sebut Jepang kini lebih kuat jelang lawan Brasil di Piala Dunia 2026. Samurai Biru tak lagi bisa diremehkan.
Sensus Ekonomi 2026 di Sleman resmi dimulai. Data usaha jadi dasar kebijakan dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Kirab perpisahan 514 taruna Akmil di Magelang berlangsung meriah. Tradisi ini jadi simbol kedekatan taruna dan masyarakat.
Stasiun Gambir akan melayani KRL dan kereta jarak jauh. Transformasi ini menjadikannya hub transportasi terintegrasi di Jakarta.